"Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama"

Pribahasa diatas artinya kita akan dikenang sebagaimana tindakan kita semasa hidup. jika kita ingin dikenang sebagai  manusia yang baik setelah kita meninggalkan dunia ini, maka satu-satunya cara kita harus melakukan hal baik ketika masih kita hidup.

Tidak sedikit sejarah menceritakan sosok pemimpin atau manusia yang melegenda. Tidak sekadar dikenang, orang-orang bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Dan rata-rata seorang pahlawan yang dikenang adalah bukan mereka yang berkarya lewat jalur nepotisme, melainkan mereka adalah orang-orang yang berjuang secara jujur dan tulus dalam masa kehidupannya.

Cara nepotisme atau jalur “orang dalam” seringkali digunakan dan mewarnai dalam setiap seleksi apapun di Indonesia. Apakah itu seleksi pegawai, baik kantor pemerintah maupun swasta. Baik intansi pemerintah pusat maupun daerah, proses pemilihan kepala daerah, ketika siswa akan masuk sekolah, masuk universitas, hingga pemilihan posisi-posisi strategis dan para pimpinan tinggi di Republik Indonesia. Hampir selalu ada bukti-bukti tindakan nepotisme.

Nepotisme dilakukan umumnya karena keinginan para pejabat pemerintah maupun swasta mencarikan sanak saudara dan koleganya pekerjaan melalui jalur instan tanpa butuh perjuangan, atau motif politik lainnya. Padahal dibalik tindakan tersebut, ada banyak korban lulusan-lulusan terbaik universitas yang tidak bisa mengakses pekerjaan layak yang seharusnya mereka dapatkan, ada anak-anak miskin yang tidak punya sanak-saudara terpaksa putus sekolah atau kuliah, karena kursinya direbut anak pejabat yang tidak melewati seleksi yang benar. Ada banyak masa depan anak-anak bangsa yang dirampas karena keserakahan para pelaku nepotisme.

Pada perspektif cara pandang lain, ketika saking banyaknya tindakan nepotisme yang tersebar luas di Indonesia, timbul pemikiran  untuk memberantas nepotisme dengan cara baru dimana sekelompok orang baik harus bersatu menciptakan penawar nepotisme, yaitu semacam vaksin anti-nepotisme untuk melawan virus nepotisme dengan cara menyuntikkan virus nepotisme kembali ke pemerintahan. Mereka memang melakukan nepotisme, tapi dalam bentuk vaksin, yang bertujuan sebaliknya, intinya tujuan mereka adalah melemahkan sebanyak-banyak virus nepotisme yang sudah terlanjur menyebar di birokrasi. Apakah vaksin ini efektif? Bisa kita pantau dari kondisi pemerintahan saat ini.

Fenomena lainnya yang sedang ramai saat ini diperbincangkan di sosial media karena terjadi di berbagai wilayah di Indonesia adalah seleksi P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) dikantor-kantor pemerintah, baik pusat maupun daerah di Indonesia. Meskipun P3K adalah Non PNS yang dipekerjakan dikantor-kantor pemerintah dan bukan PNS. Tetap saja posisi ini diperebutkan banyak orang dan ironisnya ada laporan yang menyebutkan jul-beli kursi P3K di daerah oleh pihak-pihak tertentu, bahkan banyak laporan yang menceritakan posisi P3K yang harusnya ditempati oleh para pegawai yang berhak malah diambil alih oleh oknum tertentu untuk sanak saudaranya sendiri dengan harapan suatu waktu, pegawai P3K hasil nepotisme ini bisa lulus PNS tanpa tes, karena mereka merasa sudah ada beking orang tua atau sanak saudaranya dipemerintahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang benar, untuk menjadi PNS, seorang warga negara haruslah mereka yang lulus dan mengikuti tahapan seleksi secara berjenjang dan lulus tes CAT secara jujur dan murni, yang membutuhkan kerja keras dan usaha belajar dengan sungguh-sungguh karena bersaing dengan para pelamar lain dari Sabang sampai Mereuke. Seleksi ini dilakukan dengan prinsip sistem merit berbasiskan kompetensi, yang artinya tidak boleh memandang miskin atau kaya, atau anak pejabat atau bukan, keluarga atau  bukan,  dari seluruh Indonesia.

Meskipun sudah jelas aturannya, tetap saja P3K diperebutkan, dan dengan iming-iming suatu saat bisa jadi PNS, virus nepotisme berkembang biak dengan caranya sendiri masuk ke jalur-jalur seleksi dengan cara yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Ironisnya para aparatur pemerintah yang harusnya memberantas itu, justru ada yang bertindak sebaliknya. Seringkali pegawai P3K hasil seleksi nepotisme ini bertingkah seolah sudah resmi menjadi pegawai negeri ketika bekerja ingin jabatan dan wewenang melebihi PNS yang lulus jalur tes reguler/murni dan formasi yang sesuai, bersembunyi dibalik label Tenaga Ahli, tetapi dengan basis pendidikan dan kompetensi tidak memadai, mereka hadir seperti virus yang mencemari birokrasi, menjadi polemik dan pertentangan bagi peserta seleksi CPNS atau PNS yang sudah lulus melewati jalur murni di Indonesia.

Pertanyaannya, kenapa harus nepotisme kalau memang pintar? Ikuti saja jalur resmi toh sudah pasti lulus kalau memang pintar dan memenuhi syarat dan semua kriteria yang ada bisa dipenuhi.

*) Penulis adalah Analis Kebijakan Direktorat Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional RI