AMPERA.CO - Masyakarat Indonesia merupakan pengguna internet yang sangat besar, mencapai 89 persen dari jumlah penduduk. Di tengah gelombang pengguna aktif internet, terselip persoalan negatif lewat media sosial.

Media sosial (medsos) membentuk kebenaran semu (false truth) lewat kegaduhan dan merupakan mesin politik yang merongrong demokrasi. Di tengah pandemi Covid-19, media sosial berperan sebagai infodemik berupa penyebaran berita-berita palsu seputar wabah corona.

“Kenapa masyarakat percaya hoaks, karena kecenderungan click bait membaca dan menyimpulkan secara cepat. Kemudian confirmatory bias, mudah percaya informasi yang mirip prasangkanya. Masyarakat juga suka percaya disinformasi yang berasal dari teman sekelompok yang memiliki nilai, sikap dan kepercayaan yang sama,” ujar Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof. Henry Subiakto dalam kegiatan dialog publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo berjudul “Cerdas Membangun Konten, Melawan Hoaks di Tengah Pandemi”, Rabu (16/6).

Berdasarkan rilis yang diterima Kamis (17/6), Henry melanjutkan, masyarakat juga cenderung tidak kritis terhadap informasi dan kredibilitas berita yang mudah membangkitkan emosional kolektif. Masyarakat juga mudah percaya terhadap informasi berulang atau sama yang datang dari berbagai sumber, apalagi jika ada tokoh yang membenarkan berita hoaks tertentu.

“Atas dasar itu semua, kita jangan terlalu percaya dengan isi medsos, karena banyak diwarnai permainan dan rekayasa. Berdasarkan hasil penelitian Oxford University, ada manipulasi-manipulasi disinformasi secara global, termasuk di Indonesia, lewat buzzer atau cyber army,” ujar Henry.

Berdasarkan hasil penelitian Oxford tersebut juga, Henry mengonfirmasi bahwa buzzer atau cyber army di Indonesia dimiliki oleh pihak-pihak tertentu seperti sektor swasta maupun partai politik, bukan milik pemerintah.

“Kita tentu percaya dengan kredibilitas Oxford University. Memang banyak negara-negara yang menggunakan buzzer atau cyber army. Di Indonesia, buzzer yang ada itu milik parpol dan swasta, sementara pemerintah tidak punya buzzer,” tegas Henry.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir menjelaskan dalam setiap interaksi sosial peranan media massa dan medsos sebagai wujud interaksi sosial kebangsaan harus memberikan solusi terhadap setiap permasalahan bangsa.

Media massa dan media sosial secara ideal seharusnya memiliki peranan penting untuk membangun sikap cerdas, berilmu dan bertanggung jawab agar kehidupan kebangsaan kita semakin baik, bersatu dan menuju pada kemajuan.

“Dalam menghadapi pandemi ini kita saling meringankan, jangan saling memberatkan. Ada berita-berita hoaks, postingan-postingan, ceramah, video yang justru bukan membuat cerdas tetapi menumpulkan kecerdasan bahkan membuat kita tidak positif dalam menghadapi pandemi, seperti berita tentang konspirasi, tentang hal-hal yang menganggap virus ini buatan,” ujar Haedar.

Sementara Direktur Suara Muhammadiyah, Deni Asy’ari menduga penyebab dari buruknya literasi media sosial masyarakat Indonesia dikarenakan buruknya literasi membaca buku masyarakat Indonesia.

“Budaya literasi membaca masyarakat Indonesia sangat buruk. Kita berada di urutan ke 60 dari 61 negara yang disurvei tentang budaya literasi membaca. Artinya budaya membaca masyarakat kita hanya 0,001 persen. Seribu orang masyarakat indoensia hanya punya minat baca satu orang, berdasarkan hasil survei UNESCO,” ujarnya.

Di lain sisi, pihak Ditjen IKP Kominfo Very  Radian Wicaksono mengatakan sejak merebaknya Covid-19 banyak berita bohong beredar di masyarakat. Hal ini sering menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia mengakui pihaknya membutuhkan dukungan dari masyarakat agar masyarakat luas bisa bijak dalam menggunakan internet dan berhati-hati  dalam membaca berita yang diterima.

“Kita berharap kita semua mampu mebangun semangat pembelajaran digital, penggunaan medsos yang kreatif dan inovatif serta menciptakan generasi milenial yang cerdas,” ujarnya.