AMPERA.CO, Palembang - Agenda pembahasan Laparon Pertanggungjawaban (LPJ), pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkot Palembang ditolak dewan. 

Wakil rakyat berang dengan kelakuan birokrat, dan terpaksa tidak melanjutkan pembahasan LPJ Tahun 2015 untuk beberapa dinas. Karena alasan ikut serta Walikota Palembang bertolak ke Tokyo, Jepang.

"Mitra kami ada enam, diataranya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), tidak hadir karena ikut serta Walikota. Karena kepala Badan nya tidak hadir, kami tunda sampai waktu yang tidak ditentukan,"kata, Ketua Komisi II, DPRD Palembang, Candra Darmawan, Selasa (2/8).

Dijelaskannya, banyak persoalan di dinas, diantaranya penyerpan anggaran tidak maksimal, hasil retribusi belum optimal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa roda pemerintahan tidak berjalan maksimal.

"Mitra kita ada enam, sementara ini baru ada satu mitra yang ditunda, karena waktunya tidak berbarengan, kita harap mereka bisa menjelaskan dengan rinci permasalahan yang terjadi, jangan ikut-ikutan Walikota, sementara pekerjaannya tertunda,"katanya.

Hal serupa diungkapkan oleh anggota Komisi III, Aidil Adhari, menurutnya, ada beberapa dinas yang ditolak untuk pembahsan LPJ Tahun 2015, seperti Dinas Kebersihan Kota.

"DKK, tidak ada pertanggungjawaban, kepala Dinas nya ikut Walikota, kami sangat menyangkan dengan kelakuan kepala SKPD,"katanya.

Berbeda dengan Komisi II dan III, anggota Komisi IV Hidayat Comsu mengatakan, pihaknya terpaksa menolak LPJ salah satu dinas karena data tidak lengkap.

"Yang kami tolak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), karena datanya tidak lengkap, kalau data tidak lengkap apa yang mau dibahas,"katanya.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Palembang, H Darmawan mengatakan, pihaknya menyayangkan banyaknya Kepala SKPD yang tidak hadir. Sepantasnya dan selayaknya kepala Dinas hadir untuk melaporkan LPJ Tahun 2015

"Saya dukung kebijakan penolakan di komisi-komisi, karena harusnya mereka yang memegang amanah kepala dinas hadir, karena mereka pengguna anggaran,"pungkasnya