Istimewa

Hoaxs

AMPERA.CO, Palembang - Ketua Komisi Informasi (KIP) Sumsel, Muhamad Fathony SE, SH, MH, C.Med, mendorong agar pasangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) membuat laporan polisi terkait penyebar hoax yang dinilai merugikan pasangan tersebut.

Diketahui, penyebaran flayer bertuliskan "Ibu Cukup Menata Rumah" dengan gambar pasangan RDPS memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kalangan pemerhati gender.

"Sudah disampaikan oleh Jubir Ratu Dewa, bahwa flayer bertuliskan Ibu Cukup Menata Rumah itu adalah 100 hoaxs. Oleh karenanya, untuk tidak menimbulkan spekulasi buruk di masyarakat, kami mendorong agar membuat laporan polisi, karena benyebar hoaxs ancanam pidananya 6 tahun, hal ini juga bertujuan untuk membuat efek jerah bagi mereka yang tidak bertanggung jawab," kata Fatony, Kamis (3/10/2024).

Fatony menyarankan agar semua Paslon Pilkada Palembang untuk mengedepankan ide dan gagasan dalam melakukan kampanye. Hal itu sebagai bentuk pendidikan politik di masyarakat.

"Penyebaran hoaxs merupakan bentuk kampanye hitam, tentu hal itu tidak mendidik. Sampaikan program terbaik, jangan memecah belah, karena kita semua menginginkan Pilkada damai dan riang gembira," ujarnya.

Sebelumnya, Pasangan RDPS, melalui juru bicaranya, Kurnia Saleh, dengan tegas membantah isi flayer tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.

"Itu 100 persen hoaks. Dari awal, RDPS fokus pada program dan gagasan, dan hingga saat ini kami belum melaporkan pihak manapun. Ini menunjukkan komitmen RDPS untuk mendukung pemilu yang damai dan menolak kampanye hitam," katanya, Rabu (2/10/2024).

Kurnia menjelaskan, penyebaran flayer yang bernada memecah belah dengan mencantumkan foto pasangan RDPS merupakan tindakan propaganda yang dapat merugikan semua pasangan calon.

Ia juga mengkritik pihak-pihak yang merespons flayer tersebut secara berlebihan, seolah-olah RDPS memiliki sikap anti-gender.

"Kebetulan gambar wajah RDPS yang dipakai dalam flayer tersebut, mungkin dibuat oleh orang iseng, bisa jadi anak sekolah dasar. Namun, sayangnya flayer ini justru ditanggapi serius oleh kalangan intelektual yang menganggap seolah-olah RDPS bersikap anti-gender, yang menurut kami sangat berlebihan," pungkasnya.