Selasa, 03 Apr 2018 - 23:59:00 WIB - Viewer : 726

Kontroversi pelantikan KPID Sumsel berlanjut, Fathony putuskan tempuh jalur hukum

Redaksi Ampera.Co

AMPERA.CO, Palembang – Kontroversi dan kisruh pelantikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan periode 2017 - 2020 terus berlanjut.

Muhammad Fathony, Calon anggota KPID Sumsel ranking 1 hasil fit & proper test di DPRD Sumsel yang namanya digeser tanpa alasan yang jelas dan sesuai aturan yang berlaku oleh Gubernur Sumsel akhirnya menempuh jalur hukum.

"Saya menduga Gubernur Sumsel sudah melampaui kewenangannya dalam melantik 7 Komisioner KPID di Griya Agung beberapa hari lalu," kata Muhamad Fathony kepada awak media di Palembang, Selasa (3/4)

Menurut Fathony yang berprofesi sebagai Jurnalis ini, Sesuai aturan dan mekanisme seleksi komisioner KPID, Gubernur secara administrsi menerbitkan Surat Keputusan (SK) 7 Komisioner yang sudah ditetapkan oleh Komisi I DPRD Sumsel melalui uji kepatutan dan kelayakan. 

"Ini jadi pertanyaan, kenapa Gubernur Sumsel mengubah apa yang ditetapkan Komisi I DPRD Sumsel dengan tim pengujinya,"jelasnya

Dijelaskan Fathony, Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa membatalkan calon komisioner menjadi komisioner. Seperti sakit hingga tak bisa bekerja, melakukan perbuatan tercela, atau dihukum.

"Menurut saya, pengganti atau pemberhentian juga harus melalui mekanisme, harus berkonsultasi dulu dengan DPRD Sumsel. Dan kalaupun ada calon Komisioner yang harus diberhentikan tentu penggantinya ranking tertinggi diantara cadangan dalam hal ini peringkat 8 dan 9 bukan peringkat 11 dan 12,"ujarnya

Sementara itu, Selaku kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH PWI) Iir Sugiarto, SH menerangkan, Dalam kasus ini, Upaya hukum yang segera dilakukan pertama mensurati Gubernur Sumsel, Pimpinan Komisi I DPRD Sumsel, dan KPI. Karena melihat dari hasil penetapan hasil fit and propertest, Muhamad Fathony semestinya dilantik

"Faktanya peringkat satu dan peringkat empat digantikan oleh peringkat sebelas dan dua belas. Dan Kita mempertanyakan kenapa pelantikan tidak sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPRD,"tegasnya

Diketahui, Komisi I DPRD Sumsel menggelar uji kelayakan dan kepatutan, berdasarkan hasil uji kompetensi. Dalam hal ini tertuang dalam pengumuman Nomor : 013/TIMSEL/KPID-SS/2017. Dimana dalam pengumuman tersebut dinyatakan 21 orang calon anggota komisiomer berhak mengikuti fit and profertes

Dari hasiil uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPRD telah menetapkan rangking 1-7 sebagai anggota KPID Sumatera Selatan untuk periode 2017-2020 dan peringkat 8-14 sebagai cadang anggota KPID, dimana nama Muhammad Fathony (ranking 1) dan Hefriady (ranking 4) yang harusnya dilantik oleh Gubernur Sumsel sebagai Komisioner KPID Sumsel harus menelan kekecewaan karena posisi mereka digeser secara sepihak dan tanpa alasan kuat oleh Gubernur Sumsel dengan nama lainnya yaitu H. Eftiyani (ranking 11) dan Ekky Syahruddin (ranking 12) yang seharusnya sebagai anggota cadangan KPID Sumsel.

Komentar Berita