Kamis, 07 Nov 2019 - 11:16:00 WIB - Viewer : 188

KPK : Optimalkan PAD Dari Sektor Pajak

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO, Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Hal itu diungkapkan, Koordinator Wilayah II KPK RI, Abdul Haris, dalam kegiatan, monitoring dan evaluasi di kantor BPPD Palembang, Rabu (6/11).

"Kegiatan monitoring dan evaluasi ini, saya hanya ingin memastikan upaya optimalisasi PAD yang dilakukan Pemkot Palembang dapat berjalan sesuai dengan rekomendasi yang pernah disampaikan," katanya.

Dijelaskannya, KPK melalui bagian pencegahan, sudah memberikan rekomendasi, terkait hal-hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti terkait peningkatan PAD.

"Contohnya penggunaan tapping box atau alat e-tax sudah terpenuhi atau belum, termasuk PBB dan Pajak Penerangan Jalan. Ini harus kita pantau terus, karena semua ada target jelas," ujarnya.

Berdasarkan evaluasi, ia melihat sudah ada peningkatan yang signifikan dari pemasangan alat tapping box maupun e-tax yang berfungsi sebagai Transaction Monitoring Device (TMD).

"Dari hasil sebelum kami kesini dan hari ini ada peningkatan yang luar biasa dari sektor pajak, meski mereka diberikan target yang cukup tinggi mencapai Rp1,3 Triliun. Meski tidak full 100 persen, saya yakin sampai akhir Desember capaiannya bisa mendekati," katanya.

Haris berharap, masyarakat maupun pemilik usaha dapat memahami fungsi pajak untuk pembangunan. Saat ini KPK sangat konsen dengan tindakan pencegahan melalui program-program pembinaan seperti yang dilaksanakan BPPD Kota Palembang.

"Selain penindakan, fungsi kami ini adalah memperbaiki dari sistem pemerintah daerah agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari delapan program yang kami jalani, salah satunya adalah optimalisasi pendapatan daerah," ulasnya.

Ia menambahkan, melalui program optimalisasi pendapatan daerah, KPK dan pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat betul-betul mengoptimalkan pendapatan daerah dengan sumber daya yang ada.

Tujuannya apa, agar pemerintah daerah bisa mandiri. Contohnya DKI Jakarta saat ini, yang sudah tidak butuh DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

"Dengan pengotimalan pendapatan daerah melalui sektor pajak ini kita berharap Palembang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pemilik usaha tidal usah takut, karena pejak dibebankan ke pelanggan, artinya mereka adalah wajib pungut," katanya.

Sementara itu, Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin mengatakan, ada beberapa evaluasi dari KPK, pertama soal progres capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Jadi mereka mensuport yang pertama soal pengoptimalan Ka.UPTB (Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan) yang berada di 18 Kecamatan. Dimana pada tahun 2020 mereka akan kita jadikan tempat pelayanan pajak," pungkasnya

    TAGS   :

Komentar Berita