Jumat, 04 Agu 2017 - 01:39:00 WIB - Viewer : 1684

Mantan Kepala DKK Palembang Memberikan Kesaksian pada Sidang Kasus Korupsi Kantong Plastik

AMPERA.CO, Palembang - Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang, Drs Agung Nugroho memberikan kesaksian pada sidang lanjutan pengadaan kantong plastik pemilihan sebanyak 58.300 lembar yang bersumber dari APBD-P sebesar Rp 269 Juta tahun 2015 dengan terdakwa Dedi Sumaryanto MT (40), kamis (3/8).

 

"Iya benar, adanya kegiatan pengadaan kantong plastik di DKK kota Palembang pada tahun 2015 lalu," ujar Drs Agung Nugroho ketika memberikan kesaksian untuk terdakwa Dedi Sumaryanto MT di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang serta majelis hakim Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus Palembang, Kamis (3/8).

Agung menyampaikan lebih rinci untuk pelaksaan pengadaan kantong plastik sudah dilaksanakan dengan baik setelah dilakukan pemeriksaan dan disetujui.

"Pelaksanaannya berikut pertanggungjawabannya bagi penyedia barang sudah baik," tambahnya.

Bahkan, kata Agung, jika adanya temuan yang dilakukan oleh pihaknya maka akan dilakukan evaluasi kembali untuk pengadaan kantong plastik tersebut, akan tetapi kenyataan setelah proses pengadaan berjalan ditemukan indikasi penggelembungan dana (Mark UP) dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari pihak BPKP Perwakilan Sumsel.

"Saya telah memberitahukan sebelumnya, jika adanya temuan-temuan akan
dilakukan evaluasi," katanya.

Kasus dugaan korupsi ini bergulir di meja hijau Pengadilan Tipikor Palembang telah menyeret terdakwa Sumaryanto MT (40) yang merupakan PNS dinas PU Cipta Karya diperbantukan kepada Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang.

Dimana kasus dugaan korupsi pengadaan kantong platik adanya temuan yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumsel disaat melakukan audit untuk proyek tersebut kas negara dirugikan sebesar Rp 211.504.636.

Selanjutnya JPU menilai, terdakwa Dedi Sumaryanto MT diduga melakukan tindak pidana untuk diri sendiri ataupun orang lain sebagaimana didakwa atas perbuatannya dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan subsider dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999
diubah dengan undang- undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komentar Berita