Selasa, 28 Nov 2017 - 15:17:00 WIB - Viewer : 1112

Opd Palembang Takut Hadapi Hotel Ibis

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO
Bangunan Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar eks Bioskop Sanggar

AMPERA.CO, Palembang - Terkait masalah pembangunan Hotel Ibis milik PT Thamrin Group, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dibuat tak berdaya dan tak bernyali.

Karena, hingga, Selasa (28/11), janji Pemkot yang akan mencabut atau membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel tersebut tidak jelas. Padahal, masalah ini sudah terjadi berbulan-bulan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Palembang, Syaiful Bay mengatakan, pihaknya sudah menyetop pembangunan. Hingga, waktu yang tidak ditentukan, sampai pihak pengembang memperbaiki semua kerusakan dan membongkar sekat-sekat yang ada di basemat Hotel.

Disisi lain, ia menganggap Hotel itu tidak ada pelanggaran. Padahal, berdasarkan fakta lapangan dari hasil sidak DPRD Palembang, banyak pelanggaran yang terjadi. Misalnya, rusaknya fasilitas umum, jalan retak-retak, bangunan pos polisi disamping Hotel mengalami penurunan dan lainnya.

"IMB tidak bisa dicabut. Kecuali ada pelanggaran. Karena Hotel itu sudah ada izinnya,"katanya, Selasa (28/11).

Yang terpenting sambung bekas Staf Ahli Walikota Palembang ini, sekarang ini tidak ada lagi aktivitas di lokasi bangunan tersebut.

Ditanya kapan akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke lokasi, ia menjawab sudah lelah.

"Saya sudah capek. Yang penting sudah kami stop,"katanya.

Menurutnya, yang kurang dari bangunan Hotel yang direncanakan dibangun 13 lantai yang terdiri dari 11 lantai dan 2 lantai basement itu, hanya analisa Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, yang seharusnya memiliki 120 lahan parkir. Hotel itu hanya menyediakan 60 lahan parkir.

"Kalau tidak ada lahan parkir yang ditentukan, Hotel itu tidak bisa dibangun 11 lantai. Kalau tidak mengajukan pengecekan, kami tidak akan turun untuk mengecek,"katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III, DPRD Palembang Ali Syaban mengatakan, pihaknya sudah melakukan tugas dan fungsi mereka. Sekarang, kata dia, tanggungjawab ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Palembang, mau atau tidak menjalankan aturan yang berlaku.

"Tugas kami sudah selesai, silahkan Opd Pemkot Palembang menindaklanjutinya. Apakah ada penyimpangan dalam prosesnya, kami akan pelajari kemabli,"pungkasnya

Komentar Berita