Kamis, 12 Okt 2017 - 20:56:00 WIB - Viewer : 55

P2KA Muba Jadi Contoh Implementasi RAN Bisnis dan HAM

Rep : Sahri Ramadhon

AMPERA.CO, Palembang - Sejak meluncurkan program Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM) pada 16 Juni 2017 lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terus gencar melakukan sosialisasi.

Kamis (12/10) bertempat di Hotel Grand Zuri Palembang Komnas HAM menggelar Konsultasi Publik Rencana Aksi Nasional Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM) dengan tema Pembelajaran dan Implementasi di Provinsi Sumatera Selatan. 

"Sumsel ini menjadi daerah pertama untuk konsultasi publik RAN Bisnis dan HAM, terlebih di Kabupaten Muba sudah mengimplementasi program ini misalnya dengan menerapkan kebijakan lokal dengan membentuk Satgas P2KA-SDA (Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam)," ujar Ketua Komnas HAM, Nurkholis, Kamis (12/10).

Selain itu, Kabupaten Muba juga menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelesaian kasus pertanahan. "Satgas P2KA-SDA Muba ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk menerapkan implementasi RAN Bisnis dan HAM di daerah masing-masing," tuturnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi menyebutkan pembentukan Satgas P2KA-SDA di Kabupaten Muba sebagai wujud untuk melakukan mediasi dan mengatasi persoalan konflik agraria dan sumber daya alam. 

"Jadi, Pemkab mempunyai perpanjangan tangan untuk merespon dengan cepat persoalan agraria di lapisan bawah," terangnya. 

Ia menambahkan, pembentukan Satgas P2KA-SDA juga bagian upaya mewujudkan pembangunan pertumbuhan hijau yang berkelanjutan. "Pemkab Muba siap bersinergi dengan Komnas HAM untuk komitmen mengimplementasikan RAN Bisnis dan HAM," pungkasnya.  

Hadir pada kegiatan tersebut yakni Asisten Kesra Dirjen Hak Asasi Manusia, Dr Mualimin Abdi SH MH, Ketua Komisi II DPRD Sumsel Joncik Muhammad SSi, Direktur LBH Palembang Aprili Firdaus, dan Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang.

Komentar Berita