Minggu, 03 Des 2017 - 15:23:00 WIB - Viewer : 1014

Pakar Hukum : Pemerintah Tak Serius Tangani Kasus Hotel Ibis

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO
Bangunan Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar eks Bioskop Sanggar

AMPERA.CO, Palembang - Persoalan Hotel Ibis milik PT Thamrin Group yang tidak kunjung ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, dipertanyakan oleh, Pakar Hukum Pidana, Universitas Negeri Sriwijaya (Unsri) Dr H Yuli Asmara Triputra SH MHum.

Menurut Yuli, Pemkot Palembang tidak secara serius menangani kasus ini. Bahkan, ia menilai Pemerintah terkesan dikendalikan oleh pengembang.

"Harusnya ada langkah tegas dari Pemkot Palembang, tidak berdalih mencabut IMB yang bermasalah itu harus menunggu keputusan pengadilan. Jalankan dulu sangsi administrasi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,"katanya, Minggu (3/12).

Sambungnya, kalau Pemkot Palembang serius menyelesaikan persoalan ini, banyak langkah yang bisa dilakukan. Seeprti, penyetopan secara resmi dan betul-betul dipantau jangan sampai di stop tapi faktanya masih saja beraktivitas sehingga, itikat baik dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ditengah masyarakat seperti asal-asalan, padahal setiap permasalahan masyarakat pemerintah harus hadir.

Kalau pemerintah belum melakukan hal tersebut, dijelaskannya, DPRD selaku perwakilan aspirasi masyarakat harus memanggil Walikota untuk didengar keterangannya terkait belum di tegakkannya Perda IMB tersebut.

"Sekarang tinggal Pemkot Palembang mau atau tidak ?, karena sudah jelas pelanggarannya dan dampaknya sudah nyata,"katanya.

Yuli menambahkan, ada 3 aspek hukum sebuah produk keputusan dapat menjadi cacat, yakni, adanya unsur paksaan, adanya unsur penyesatan dan adanya unsur penipuan.

Jika salah satu poin itu ada dalam proses penertiban sebuah keputusan yang menjadi produk hukum maka akan menjadi cacat yuridis.

"Sepertinya 2 poin ini sudah masuk dalam permasalahan ini lalu kenapa Pemkot tidak memberi sangsi tegas,"katanya.

Diketahui,persoalan IMB Hotel Ibis menuai masalah saat adanya Sidak Komisi III DPRD Kota Palembang beberapa bulan lalu.

Berdasarkan beberapa temuan lapangan, banyak kejanggalan terjadi dalam proses pembangunan Hotel yang terletak di Jalan Letkol Iskandar eks Bioskop Sanggar itu, misalnya. Luas lahan yang berbeda pada rekomendasi andalalin, pelaksanaan teknis yang tidak sesuai dengan rencana gambar kontruksi.

Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi secara intens.

Dari temuan itu, DPRD Palembang memberikan rekomendasi untuk mengevaluasi IMB Hotel Ibis.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 semestinya berbagai proses menuju pencabutan IMB sudah dilakukan OPD teknis dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi.

Sayangnya, hingga kini proses itu tidak dilakukan bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab

Parahnya lagi, kepala Dinas PU-PR Palembang secara tegas menyatakan tidak akan mencabut IMB tersebut karena akan berkomplikasi dengan hukum dan Sekda Palembang justru menyatakan menunggu keputusan pengadilan.

Komentar Berita