Photo : AMPERA.CO/AT.Putra

puluhan PKL pasar 16 ilir demo di DPRD (1/7)

AMPERA.CO, Palembang - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Pasar 16 Ilir, yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Kota Palembang geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang. Mereka mendesak agar DPRD Palembang untuk, merekomendasikan kepada Pemkot Palembang, untuk menghentikan pengelolaan pasar tradisional kepada pihak ke tiga.

Koordinator Aksi (Korak) Arifin Kalender mengatakan, ratusan pedagang di Pasar 16 Ilir sudah menyatakan sikap, menolak pengelolaan pasar oleh PT Ganda Tahta Prima (GTP).

"Kami minta, DPRD Palembang bisa menyampaikan tuntutan kami kepada pihak Pemkot Palembang, agar segera dilakukan evaluasi terkait kerjasama pengelolaan pasar 16 Ilir oleh PT GTP,"katanya, disela-sela aksi, di halaman kantor DPRD Palembang, Selasa (1/7).

Selain itu, sambung Arifin, pihaknya juga meminta agar DPRD Palembang bisa memastikan agar, pengelolaan semua pasar tradisional di Palembang dikelola oleh PD Pasar Palembang Jaya.

"Kalau mereka (PD Pasar) tidak sanggup, lebih baik mundur saja. PD Pasar itu perpanjangan tangan dari Pemkot Palembang, kenapa pasar harus dikelola oleh pihak ke tiga,"ulasnya.

Terpisah, salah seorang pedagang pakaian muslim di Pasar 16 Ilir, Yeni mengatakan, upaya penarikan yang dilakukan oleh PT GTP sangat arogan.

"Mereka menagih, dengan membawa pistol dipinggang. Kami jadi takut, sekarang jadi banyak preman di Pasar 16 Ilir,"katanya.

Pedagang lainnya Rusmaladewi mengatakan, pedagang sudah sepakat untuk tetap dikelola oleh PD Pasar Palembang Jaya, bukan PT GTP.

"Kami merasa keberatan. Kami tidak mau dikelola oleh PT GTP. Apalagi, mereka menarik retribusi asal-asalan seperti preman,"keluhnya.

Tanggapan DPRD

Ketua DPRD Palembang, H Darmawan mengatakan, pihaknya akan menampung dahulu tuntutan puluhan pedagang pasar 16 Ilir yang melakukan aksi demo penolakan PT Ganda Tahta Prima (GTP).

"Untuk sementara ini, akan kami akamodir tuntutan mereka sesuai kewenangan kami sebagai anggota legislatif,"katanya, Rabu (1/7).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II, DPRD Palembang Syahril Eddy mengatakan, pihaknya akan segera memanggil PT GTP dan PD Pasar Palembang Jaya untuk mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan pedagang tersebut. Jika terbukti melakukan hal itu, pihaknya menyarankan kepada Pemkot Palembang agar BOT di evaluasi.

"Kami akan kaji dahulu, tidak mungkin langsung di akomodir,"katanya.

Anggota Komisi II, lainnya M Hidayat mengatakan, sejarusnya Pemkot Palembang memanggil dan melibatkan DPRD Palembang dalam melakukan kerjasama atau BOT.

"Kalau PD Pasar tidak bisa lagi bekerja. Ya mundur saja, mereka itu tidak mampu bekerja. Buktinya, target PAD Rp 15 miliar. Hanya terealisasi Rp 500 juta, itu bukti tidak bisa kerja," ungkap politisi Golkar ini.

Pihaknya berharap, Plt Walikota Palembang segera melakukan evaluasi terhadap, manajemen PD Pasar mengingat selama ini manejemennya buruk. Akibatnya PAD tidak pernah capai.

"Kalau semua pasar harus dikelola oleh pihak ketiga. Apa tugas PD Pasar, menurut kami BOT tidak bagus, artinya harus dikelola oleh Pemkot Palembang sendiri,"tutupnya.

Feri Yuliansyah