AMPERA.CO, Palembang - Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52, Social Walfare Foundation mengadakan Diskusi Publik Peluang dan Tantangan Integrasi Jamkesda ke JKN (BPJS): Optimalisasi Peran Pemda dalam Mewujudkan Keluarga Sehat dan Indonesia Sehat. Diskusi diadakan di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu, 12 November 2016.

Hendri Zainuddin anggota DPD RI mengatakan, Sebenarnya sejak Sumsel dipimpin Alex Nurdin, pemerintah Sumsel sudah memiliki program kesehatan gratis. Tetapi kemudian sejak 2014, SBY membuat program kesehatan BPJS. Dan paling lambat tahun 2019, semua anggota masyarakat harus menjadi anggota BPJS.

Untuk itu menurut Hendri perlu dilakukan integrasi segera antara Jamkesda dengan BPJS segera.

Hendri juga mengatakan DPD memberikan empat point pemikiran pada pemerintah. Pertama mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi optimalisasi system BPJS. Kedua, DPD mendesak BPJS memperbaiki system BPJS. Ketiga, BPJS pro aktif untuk percepatan system, dan keempat, BPJS dapat memastikan validasi data yang aktual bagi penerima bantuan BPJS.
Dr. Budi Mohammad Arif Kepala Group Komhal BPJS Kesehatan Pusat mengatakan,
Jamkesda adalah sinergistas pennyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang di daftakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Budi Mohammad Arif Program Jamkesda diselenggarakan bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu, yang belum menjadi peserta Jamkesmas bahkan pada beberapa daerah mengcover seluruh masyarakat (UHC). Besaran bantuan iuran, antara daerah satu dengan yang lain menjadi sangat bervariasi

JKN termasuk program strategis pemerintah karena termasuk pada masuk nawacita urutan 5, jadi ada kewajiban Kepala daerah mendukung program ini, jika kepala daerah tidak melaksanakan akan terkena sanksi. Sumsel sudah mendukung JKN namun belum. Terintergrasi
" Segeralah Intergrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional karena, ada dua provinsi besar yang belum berintergrasi JKN yaitu Sumsel dan Bali" ungkapnya saat paparan