AMPERA.CO / AT.PUTRA

Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Mulyadi berharap, masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Seberang Ulu (SU) II mau membebaskan lahannya untuk pembangunan jembatan Musi IV.

AMPERA.CO,Palembang - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Mulyadi berharap, masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Seberang Ulu (SU) II mau membebaskan lahannya untuk pembangunan jembatan Musi IV.

"Itu untuk kepentingan masyarakat luas, tapi pemerintah juga harus menyesuaikan nilai ganti ruginya dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikawasan itu,"ungkapnya, Selasa (19/5).

Mulyadi mengatakan, dalam melakukan pembebasan lahan tersebut, hal utama yang harus dilakukan adalah musyawarah mufakat. Jadi, bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pembebasan lahan tersebut.

"Cari solusi terbaik, pasti ada jalan alternatifnya. Pemerintah harus ganti untung kepada masyarakat bukan ganti rugi, itu istilahnya saja,"katanya.

Sementara itu sebelumnya, Kuasa hukum 19 persil pemilik lahan, Sofuan mengatakan, pada dasarnya pihaknya mengutamakan musyawarah dan mupakat dalam penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk jembatan Musi IV tersebut. Namun, sampai sekarang warga belum sepakat mengenai nilai ganti rugi.

"Ini sudah pertemuan kedua, negosiasi pertama dilakukan 13 Mei lalu. Karena, sekarang belum ada kata sepakat, negosiasi akan berlanjut untuk yang ketiga kalinya, nanti pemerintah yang akan tentukan waktunya,"katanya.

Sofuan menyebutkan, dalam menentukan besaran nilai ganti rugi lahan milik warga tersebut, sudah ada tim penilai independen yakni dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Dengan adanya KJPP, nilai ganti rugi bisa layak, begitu juga mengenai harga pasar, dan nilai strategis,"sebutnya.

Tapi walaupun demikian, sambung Sofuan, pemilik lahan rata-rata mengajukan nilai ganti rugi kisaran Rp 2 juta-Rp4 juta per meter persegi.

"Apa yang menjadi keinginan warga tetap diganti rugi. Itulah yang akan kami perjuangkan,"tutupnya.

Berlian Pratama