Selasa, 28 Agu 2018 - 16:29:00 WIB - Viewer : 730

Pemerhati Politik : Pemprov Sumsel Wajib Lunasi Hutang DBH

Tim / Ed : Fery

AMPERA.CO
Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDeS), Bagindo Togar BB

AMPERA.CO, Palembang - Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, yang seharusnya sudah selesai dibagikan pada Kabupaten/kota sebelum masa akhir jabatan Gubernur, sampai sekarang tak kunjung dibayarkan yang bisa menyebabkan defisit anggaran bagi daerah penerima DBH.

Padahal, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 24 Tahun 2007 tentang, pedoman pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah berbunyi, kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya, tidak boleh meninggalkan hutang.

Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDeS), Bagindo Togar BB mengatakan, Pemprov Sumsel wajib lunasi hutang DBH bagi 13 Kabupaten/kota yang mencapai trliunan rupiah.

Karena, hal itu ada aturan yang mengikatnya yakni Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintah Daerah (Pemda) dan diatur lebih tekhnis dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dimana, DBH ini menjadi salah satu item kontributor sektor pendapatan asli daerah.

"Secara etika pemerintahan ini menjadi salah satu indikator penilaian kinerja dari Pemprov Sumsel. Jadi wajib dilunasi sebelum berakhirnya jabatan kepala daerah atau bisa ditemukan formula antara Kabupaten/kota dan Pemprov Sumsel, sehingga tidak terjadi defisit anggaran bagi daerah penerima DBH," katanya, Selasa (28/8).

Mantan Ketua Ika Fisip Unsri ini mengimbau, agar wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk lebih keras dan jangan bosan untuk menyuarakan hal itu dan mendesak pemda untuk lebih serius menjalankan fungsi dan tugasnya agar Pemprov Sumsel segera menganggarkannya.

"Dana ini merupakan hak rakyat. Itu jelas. Jangan takut untuk memperjuangannya. Kejar terus Pemprov Sumsel untuk melunasinya," imbuhnya.

Kalau hutang DBH itu belum selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, tentu hal itu menjadi beban bagi Pemerintahan baru (gubernur terpilih).

"Yang jadi soal. Apakah Gubernur baru itu mau melunasi hutang DBH tersebut. Sementara, janji program kerja yang tertuang dalam visi-misi saat Pilkada sudah banyak menanti," katanya.

Menurutnya, transparansi, efektifitas dan akutanbitas adalah prinsip dasar didalam perencanaan, penyusunan, pengelolaan maupun penggunaan APBD.

"Di sini penyusunan APBD Pemprov dapat dipertanyakan mekanisme perencanaan dan pengganggarannya? Bagaimana estimasi belanja dan proyeksi pendapatannya," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya, wakil rakyat di DPRD Palembang dan Pemkot Palembang sudah sepakat bahwa, hutang DBH itu wajib diselesaikan.

Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan SH meminta, agar Gubernur Sumatera Selatan segera melunasi sisa tunggakan DBH tersebut. Karena menurutnya, hal itu wajib dibereskan sebelum masa akhir jabatan kepala daerah.

"Tentu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 24 Tahun 2007 tentang, pedoman pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Kami minta secepatnya diselesaikan, kami minta Gubernur segera menyelesaikannya," katanya

Ketua Komisi II DPRD Palembang, Ferry mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki, hutang DBH Pemprov Sumsel pada Pemkot Palembang itu sudah terjadi sejak Tahun 2016 hingga 2018, dengan nilai sebesar Rp 615 M.

"Total hutang Rp 615 M. Tapi, berdasarkan informasi yang kami terima, pada Tahun 2018 ini, Pemprov Sumsel hanya menganggarkan Rp 416 M untuk mebayar tunggakan tersebut, artinya hutang Pemprov masih tersisa Rp 199 M," katanya

    TAGS   :

Komentar Berita