Kamis, 09 Mei 2019 - 14:26:00 WIB - Viewer : 2240

Pemilu di Palembang, Politik Uang Hingga Mobilisasi ASN

Tim / Ed : Fery

AMPERA.CO
Yuda Permata didampingi kuasa hukumnya melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Palembang

AMPERA.CO, Palembang - Yuda Permata, masyarakat sipil Palembang, meminta Bawaslu mendiskualifikasi caleg DPRD Sumsel dari PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1 Nomor urut 6, karena sudah melakukan politik uang.

Menurut Yuda, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1, Nomor urut 6 itu sudah sangat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karenanya sudah sangat layak untuk ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.

"Saya punya bukti jelas dan tegas. Sebuah surat pernyataan ketua RT 13 RW 02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati, dimana RT tersebut diperintahkan oleh Lurah Ogan Baru untuk mencari suara guna memenangkan caleg DPRD Sumsel dapil Sumsel 1, dari PDIP Nomor urut 6 atas nama Dedi Sipriyanto. Ketua RT itu juga sudah mengakui bahwa menerima uang dari lurah Ogan Baru sebesar Rp 2.100.000 untuk dibagikan kepada 30 orang yang dilakukan 14 April lalu," katanya, usai melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Palembang, Kamis (9/5).

Selain itu, ia juga melaporkan dugaan mobilisasi terhadap ASN oleh partai Demokrat. Ia mengaku memiliki bukti chat grup whats up Forum RT kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning. Dimana salah satu chat tersebut, lurah Talang Aman meminta RT menyiapkan saksi untuk partai Demokrat.

"Mobilisasi ASN yang dilakukan oleh partai Demokrat pada ASN sangat terstruktur, sistematis dan masif. Tentu ini sudah menciderai pemilu kita yang sudah menelan biaya triliuan. Saya sebagai masyarakat meminta Bawaslu Palrmbang menindaklanjuti laporan ini," imbuhnya.

Sementara itu, Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Palembang, Eko Kusnadi mengatakan, saat ini sudah ada 3 loporan terkait pelanggaran pemilu 2019. Untuk mengenai loporan atas nama Yuda Permata, karena laporannya baru diterima. Pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu.

"Apakah laporan itu ada tindak pidana, tentu akan kita limpahkan kejaksaaan dan kepolisian untuk memprosesnya. Kita akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku, semua sama dimata hukum," pungkasnya

Komentar Berita