Selasa, 08 Agu 2017 - 17:22:00 WIB - Viewer : 828

Pemkot Palembang Dideadline Sepekan Tutup Hotel Ibis

Rep : AT. Putra/ed:Feri

Ampera.co
Rapat gabungan Komisi I, II dan III beserta Opd Pemkot Palembang, Selasa (8/8)

AMPERA.CO, Palembang - Berdasarkan hasil rapat gabungan antara Komisi I, II dan III, Dinas PU PR, Dishub, DLHK, BPMPTSP, Satpol PP, Camat dan Lurah, terkait polemik pembangunan Hotel Ibis milik Thamrin Group, wakil rakyat mendesak dan memberikan waktu kepada Pemkot Palembang mengehentikan proses pembangunan Hotel Ibis dalam waktu sepekan.

Ketua Komisi II, DPRD Palembang, Chandra Darmawan mengatakan, terkait perizinan, untuk data pendukung terjadi kesalahan. Menurutnya, antara dinas PUPR, BPMPTS maupun Dishub Palembang tidak ada sinkorinasi, sehingga data yang disampaikan keduanya berbeda.

"Tidak ada sinkronisasi, data permohonan awal hingga keluar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai. Karena, pemohon izin tidak terbuka, bahkan menutupi apa yang di kerjakan dilapangan,"katanya usai rapat gabungan, Selasa (8/8).

Dijelaskannya, berdasarkan kajian dan sesuai aturan Undang-undang (UU), lokasi bangunan Hotel Ibis yang terletak di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) I, eks Bioskop Sanggar. Hanya boleh dibangun 5 lantai. Tapi, karena kurang ketelitian, izinnya diberikan 11 lantai ditambah 2 bassment.

"Kajian kita, harusnya hanya 5 lantai. Kenyataannya izin diberikan Pemkot Palembang 11 lantai ditambah 2 basement. Tentu itu menyalahi, kita tegaskan Thamrin Group atau Hotel Ibis ini tidak ada itikat baik, kami minta Pemkot tutup sementara,"katanya.

Ketua Komisi I, Endang Larasati Lailasari mengatakan, berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PU PR bangunan terdiri 14 lantai. Tapi, ada yang dicoret dalam rekomendasi tersebut.

"Intinya tidak ada kejelasan pasti mau dibangun berapa lantai. Persoalan Hotel ini sudah meluas, kami minta Pemkot Palembang segera menutup sementara. Kami beri waktu satu minggu, kami ini wakil rakyat, tolong didengar,"katanya

Ketua Komisi III, Firmansyah Hadi mengatakan, ia merasa bingung dengan Pemkot Palembang, yang seolah-olah mau di adu dengan dewan.

Padahal semua kesalahan Hotel Ibis sudah jelas, tapi yang membuatnya lebih heran lagi Pemkot Palembang tidak ada nyali untuk menutupnya.

"Semua yang yang kita lakukan selama ini, tidak pernah didengar. Kenapa Pemerintah takut dengan satu orang,"katanya.

Sementara itu, Kepala BPMPTSP, Ahmad Zazuli dalam rapat mengatakan, pengajuan IMB berawal di Desember 2014, kemudian di ajukan kembali di bulan Desember 2016.

Dijelaskannya, administrasi izin keluar sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas PU PR.

"Tidak mungkin izin kami keluarkan jika belum ada izin tetangga, rt, Lurah maupun camat setempat. Intinya kami keluarkan izin sesuai rekomendasi dari PUPR,"katanya.

Komentar Berita