Senin, 18 Mar 2019 - 17:09:00 WIB - Viewer : 650

Per April Tarif Jargas Kembali Normal ?

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO
Anggota Komisi II DPRD Palembang Chandra Darmawan (kanan) bersama Misobah HM Sahil (kiri)

AMPERA.CO, Palembang - Dirut PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), Ahmad Nopan, berjanji akan segera menurunkan tarif jaringan gas (jargas) kota Palembang, mulai April 2019 mendatang.

Hal itu, dilakukannnya akibat, keluarnya surat teguran tertulis dari, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tertanggal 15 Maret 2019, dengan Nomor 1821/07/Ka BPH/2019, sifat : segera, Hal : teguran penerapan harga jargas oleh PT SP2J.

Nopan membenarkan adanya surat teguran tertulis dari BPH Migas pada PT SP2J, akibat kenaikan tarif jargas yang nencapai 300 persen.

Menurutnya, ia tidak bisa menurunkan tarif di bulan Maret. Karena tarif sudah berjalan. Sementara teguran keluar 15 Maret. Secara otomatis, tarif normal kembali baru diberlakukan pada April.

"Iya kami dapat teguran. Tapi perlu dicatat, PT SP2J menaikkan tarif sudah melakukan sosialisasi melalui surat himbauan, insyaallah per April akan segera dinormalkan kembali," katanya, Senin (18/3).

Menurut mantan Ketua DPRD Palembang yang juga politisi partai Demokrat ini, dasar menaikkan tarif jargas, karena berkaca dari daerah lain, seperti, Prabumulih, Ogan Ilir dan daerah lainnya yang sudah menaikkan tarif lebih dulu.

"Kita Palembang belum ditetapkan harga baru oleh BP Migas, sebagai pembanding kita lihat dari Prabumulih yang sudah mendapatkan ketetapan harga dari BP Migas, kami harap BP Migas juga segera mengeluarkan ketetapan harga baru untuk Palembang," katanya.

Menyikapi itu, anggota Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan, mengatakan, ia sangat menyangkan kebijakan yang diambil oleh PT SP2J dalam menaikkan tarif jargas tersebut.

Harusnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan publik atau masyarakat luas, bisa dikoordinasikan dengan DPRD Palembang. Apalagi, ternyata kenaikan tarif jargas oleh PT SP2J sebagai pengelola jargas kota Palembang ilegal, setelah keluarnya surat teguran dari BPH Migas.

"Jelas itu ilegal. Kan surat BPH Migas sudah keluar, dan salah satu poinnya adalah menurunkan kembali tarif jargas. Ini aneh, PT SP2J menaikkan tarif jargas tanpa dasar, ini ilegal, jelas bisa bermasalah hukum," katanya didampingi anggota Komisi II DPRD Palembang, Misobah HM Sahil.

Lebih jauh ketua DPC PBB Palembang ini mengatakan, atas keluhan masyarakat dan teguran BPH Migas pada PT SP2J, pihaknya akan segera memanggil PT SP2J.

"Karena landasan mereka menaikkan tarif jargas tidak jelas. Bisa-bisa PT SP2J mengembalikan uang ke rakyat pengguna jargas yang sudah dinaikkan tarifnya secara sepihak tanpa dasar. Jelas landasan hukumnya tidak benar, setelah keluarnya surat teguran tertulis, ini jelas tidak benar," pungkasnya.

Komentar Berita