Senin, 13 Agu 2018 - 23:06:00 WIB - Viewer : 394

Pinjaman Luar Negeri Palembang Sebesar Rp 64 M

Tim / Ed : Fery

AMPERA.CO
Data pinjaman Pemkot Palembang di luar negeri

AMPERA.CO, Palembang - Berdasarkan data Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI), Pemkot Palembang berada diurutan pertama, daerah yang memiliki pinjaman luar negeri yakni sebesar Rp 64,93 miliar (M).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumsel, Sudarso menerangkan, berdasarkan dari catatan pihaknya, Pemkot Palembang masih memiliki hutang dan tercatat di Kemenkeu RI.

"Hutang tersebut adalah hutang lama yang masih dan tercatat di pembukuan Kemenkeu RI," katanya didampingi Iwan Dwi Kuswoyo, Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 DJPB Sumsel.

Karena hutang luar negeri melalui Kemenkeu RI tersebut adalah hutang lama dan pemerintah daerah yang bersangkutan tidak mampu membayar, untuk memudahkan pembersihan catatan, Kemenkeu mengeluarkan kebijakan debt swap.

Dimana, pemerintah pusat memberikan keringanan terhadap pembayaran utang dengan cara menukar atau pembayaran ini dilakukan tanpa membayar uang ke negara pemberi utang, tetapi membayarkannya dengan cara lain.

Seperti Pemkot Palembang, Pemda Palembang memiliki catatan hak tagih sebesar Rp 64,93 miliar, maka Pemda setempat harus melakukan pembangunan sarana masyarakat dengan menggunakan dana APBD sejumlah nilai utang yang dimiliki.

"Nantinya hasil pembangunan tersebut dapat diajukan sebagai debt swap kepada Kemenkui sebagai bentuk pembayaran utang yang dimiliki." katanya.

Hanya saja, dari catatan Pemkot Palembang masih menunggu proses verifikasi dari debt swap dari BPKP, atas kekurangan debt swap sebesar Rp14,7 miliar, berdasarkan usulan kegiatan tahun 2017, yang dibiayai oleh debt swap sebesar Rp27,57 miliar.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu membenarkan adanya hutang luar negeri yang dipinjam melalui Kemenkeu.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memenuhi pembiayaan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

"Hutang tersebut adalah hutang lama dan akan dibayarkan degan metode debt swap," katanya.

Ia mengaku, jika hutang luar negeri yang dipinjam melalui Kemenkeu tersebut, akan dibayarkan Pemkot Palembang dengam cara pembangunan sarana infrastruktur, dengan menggunakan dana APBD.

Artinya, untuk pembayarannya Pemkot Palembang akan menukar atau pembayaran ini dilakukan tanpa membayar uang ke negara pemberi utang, atau dibayarkan dengan berbagai pembangunan.

"Jadi bukan kita tidak sanggup bayar hutang. Nanti pembayarannya dengan cara lain, seperti pembangunan jalan atau sarana pendidikan," ujarnya.

Ia memastikan jika pembayaran hutang luar negeri tersebut akan diselesaikan pada tahun ini juga. Karena, jumlahnya juga tidak banyak lagi.

"Paling tinggal berapa miliar lagi, dan kami tinggal menunggu pengakuan mereka terkait pelunasan hutang dengan cara debt swap," pungkasnya.

    TAGS   :

Komentar Berita