Ampera.co

Presiden Prabowo Subianto

AMPERA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras dan tegas kepada seluruh aparat keamanan, khususnya oknum TNI dan Polri, agar tidak menjadi pelindung atau "beking" bagi pengusaha-pengusaha nakal yang merugikan negara.

Hal tersebut disampaikan secara lantang oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan, penyimpangan kekayaan dan bisnis ilegal yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha nakal sering kali berjalan mulus karena adanya keterlibatan oknum aparat di belakang mereka.

"Biasanya, mereka-mereka (pengusaha nakal) itu ada backing nya. Backing nya biasanya seragamnya itu kalau enggak hijau, ya cokelat," ujar Presiden Prabowo yang langsung disambut riuh para anggota dewan yang hadir.

Menurutnya, sebagai pensiunan jenderal dan alumni militer, dirinya tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas siapa pun oknum yang berani merusak nama baik institusi pertahanan dan keamanan negara demi keuntungan pribadi.

"Saya ini sebagai senior, saya sebagai alumni, saya enggak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri! TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat," tegasnya dengan nada tinggi.

Di era digital saat ini, Presiden mengingatkan bahwa teknologi sudah sangat canggih. Pemerintah kini bisa memantau segala bentuk penyimpangan, mulai dari kepemilikan bungker penyimpanan harta ilegal di bawah tanah menggunakan radar militer, hingga pemantauan lahan kebun ilegal pohon per pohon melalui satelit.

Oleh karena itu, Prabowo meminta masyarakat untuk tidak takut dan memanfaatkan gadget mereka guna melaporkan oknum aparat yang kedapatan bertindak sebagai beking pengusaha nakal.

"Kalau ada kelakuan aparat yang enggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan dilawan, jangan dilawan, video saja! Lapor langsung ke saya," ucap Prabowo.

Presiden berharap dengan pemanfaatan teknologi canggih dan pengawasan langsung dari masyarakat, praktik mafia tanah, tambang ilegal, serta penyelundupan komoditas strategis yang dilindungi oleh oknum aparat dapat segera diberantas demi mengoptimalkan penerimaan negara.