Selasa, 10 Okt 2017 - 16:57:00 WIB - Viewer : 454

Terancam Pidana, Pembangunan Hotel Ibis Jalan Terus

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO
aktivitas kembali dilakukan dilokasi Hotel Ibis

AMPERA.CO, Palembang - Sekretaris Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palembang, Yan Sabar Sihotang mengaku, hingga saat ini pihak PT Thamrin Group belum mengurus, revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis.

"Sampai hari ini, pengajuan revisi untuk Hotel Ibis belum ada,"katanya, Selasa (10/10).

Diketahui, berdasarkan lembar kendali dari DPMPTSP Palembang, Nomor pendaftaran 0701.1442.12. 2014, pendaftaran IMB pembangunan Hotel Ibis dengan pemohon Gunawati Pandarmi O, dilakukan pada tanggal 19-12-2014 dan dikeluarkan atau pengambilan pada tanggal 09-12-2016.

Berdasarkan, pantauan, Selasa (10/10) siang, sejumlah pekerja melakukan aktivitas pembangunan, di basemant lokasi Hotel Ibis.

Diketahui, berdasarkan hasil kesepakatan bersama DPRD Kota Palembang, OPD terkait serta pihak Thamrin Group pada Senin, (5/9) lalu, untuk menghentikan aktivitas pembangunan Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I sebelum IMB Nomor 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 atas nama Gunawati Pandarmi O/PT Indo Citra Mulia direvisi.

Kabag Hukum Setda Palembang, Rahmat Fauzi mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang bangunan gedung, ada sangsi administratif ada juga sangsi pidana, bagi pengguna atau pemilik bangunan yang melanggar aturan.

Dalam Pasal 176 mengenai sangsi administratif meliputi, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan IMB gedung, pencabutan IMB gedung dan pembongkaran bangunan gedung.

Sementara dalam pasal 181 mengenai sangsi pidana berbunyi, setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017, diancam kurungan badan selama 6 bulan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud tidak pidana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi sudah jelas dalan Perda Kota Palembang, wajib mentaati aturan yang berlaku. Apabila tidak mebgindahkannya, maka sangsi administratif dan pidana menanti,"tegasnya

Komentar Berita