Rabu, 11 Okt 2017 - 22:34:00 WIB - Viewer : 35

TKPKD Harus Kerja Nyata, Turunkan Angka Kemiskinan

Rep : Sahri Ramadhon

AMPERA.CO

AMPERA.CO, Sekayu - Bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate, Rabu (11/10/2017) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)  Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaan program tersebut. 

Mewakili Bupati Muba, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba, H Ibnu Saad SSos MSi menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan potret/gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Muba agar mengetahui sasaran program secara jelas. 

“Diharapkan dari tim benar-benar ada kerja nyata, untuk membantu mengentaskan kemiskinan, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, data kemiskinan belum akurat dikarenakan perbedaan langkah dab cara dalam pengelompokan kategori masyarakat tergolong miskin, maka dari itu disamakan presepsinya dulu kategori kemiskinan seperti apa. Data yang dihasilkan secara akurat sesuai dengan pedoman dari BPS, apabila tidak sesuai maka data akan bias, sehingga verifikasi yang berbeda akan menyebabkan kendala dalam menanggulangi kemiskinan ini, "tukasnya,

Sementara itu Kabid Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia, Ir Untung Surapati MT mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Muba, melaporkan bahwa kegiatan TKPK Kabupaten Muba semester 1 tahun 2017 yaitu, pertama pembentukan TKPK, kemudian melaksanakan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) BDT, selanjutnya Peggunaan BDT pada beberapa program dan terakhir Pengembangan Sistem Informasi penanggulangan kemiskinan.

Dalam paparannya menyebutkan rencana tindak lanjut TKPKD, lebih memprioritaskan sasaran yang ada pada program penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT), memprioritaskan program/kegiatan pada daerah kantong kemiskinan tertinggi sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. Kemudian mengawali program/kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran baik lokasi maupun individu yang menjadi sasaran, mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mendorong Perangkat Daerah untuk mencari sumber pendanaan lainnya terkait program penanggulangan kemiskinan. 

Ditambahkannya, Kasubbid Kesos Bappeda Provinsi Sumsel, Dody Eko Prasetyo ST mengatakan ringkasan pemetaan kemiskinan di Kabupaten Muba menggunakan lima dimensi yaitu infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, sumber mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan, tergambar permasalahan kemiskinan di Kabupaten Muba, dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar ( sumber air minum tidak terlindungi dan tidak memiliki jamban). 

Menurut Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Sumsel, Drs Timbul P Silitonga MSi, Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah pendekatan kebutuhan dasar, kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

"Di Muba sendiri, peningkatan garis kemiskinan pada kurun waktu 2005-2016 sangat tajam dari Rp 166.742 menjadi Rp 412.591/kapita/bulan, dimana dalam kurun waktu 11 tahun terjadi rata-rata 11, 04 persen per tahun, membutuhkan penelitian lebih mendalam apa penyebab biaya hidup di Muba yang terus meningkat, "jelasnya.

    TAGS   :   #muba

Komentar Berita