AMPERA.CO, Palembang - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor urut 3, Yudha Pratomo dan Baharudin, dinilai lebih unggul atas calon lainnya pada debat publik pertama Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang digelar di Hotel Santika Premiere Palembang, Selasa malam (22/10/2024). 

"Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Yudha Pratomo dan Baharudin, tampil memukau dalam debat publik pertama yang diselenggarakan untuk Pilkada Palembang 2024. Dengan visi yang jelas dan solusi konkret untuk berbagai permasalahan kota, pasangan nomor urut 3 ini mendapat sambutan hangat dari para penonton dan pendukung" ujar Pemerhati Komunikasi Politik Hasyibulloh Mulyawan, di Palembang, Rabu (23/10)

Menurut Hasyibulloh, yang merupakan Direktur Eksekutif Ethical Politics,
secara performa dan komunikasi politik di debat pertama kota Palembang, paslon 01 dan 02 saya lihat masih normatif dan banyak menggunakan kata akan, padahal sudah 10 tahun menjadi bagian birokrasi, sementara Paslon 03 berani memaparkan fakta, memiliki visi besar sekaligus mampu menawarkan solusi kongkrit permasalahan di kota Palembang.

"Dalam penyampaian visi dan misi, Yudha Pratomo dengan tegas menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci masa depan dan erkomitmen untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga jenjang kuliah, agar setiap anak di Palembang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpinya" jelasnya.

Manurutnya, pernyataan pasangan Yudha-Bahar yang mengusulkan pendataan kembali fasilitas pendidikan yang ada di Palembang, dengan rencana pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung sistem zonasi yang lebih adil merupakan solusi untuk mengatasi keruwetan sistem Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan ketidak-merataan akses pendidikan yang selama ini terjadi di kota Palembang.

"Pasangan ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas standar dan guru berkualitas" jelasnya.

Debat semakin seru saat pasangan calon walikota mengajukan pertanyaan dengan calon lainnya, dan disini pemahaman pasangan yudha-bahar lebih terlihat menguasai permasalahan teknis dan strategis dan tawaran solusi atas permasalahan tersebut.

Seperti terlihat saat Calon walikota Nomor urut 3, Yudha Pratomo bertanya pada Fitrianti Agustinda, calon walikota nomor urut 1, terkait masalah pungli dalam layanan publik di Palembang. Yudha menyoroti kasus pungutan liar dalam pengurusan KTP yang mencapai Rp 300 ribu, serta biaya pembuatan KIS yang harus membayar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per KK. Selain itu, pungli juga ditemukan dalam proses penerimaan siswa baru.

Menanggapi hal ini, Fitrianti mengakui bahwa pungli tersebut memang masih terjadi dan pihaknya telah melakukan beberapa inspeksi mendadak (sidak) untuk mengatasinya, dan berjanji akan memperbaiki sistem ke depannya.

Namun, Yudha memberikan solusi lebih inovatif dan lebih konkret, dengan membangun layanan publik yang bisa diakses secara digital, di mana masyarakat dapat mengurus dokumen seperti KTP melalui aplikasi dan hasilnya bisa langsung dikirimkan ke rumah.

Juga saat Yudha juga mengajukan pertanyaan kepada calon walikota nomor urut 2, Ratu Dewa, mengenai rencana tata ruang wilayah Ulu yang sudah berubah tiga kali—dari pusat pemerintahan, menjadi sport city, dan sekarang menjadi modern integrated city, dimana Ratu Dewa mengakui bahwa infrastruktur di Palembang memang belum merata.

Yudha menanggapi bahwa sudah saatnya wilayah Ulu mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan, dan berkomitmen untuk menata ulang wilayah ini agar lebih terintegrasi dan produktif bagi warga, seperti dengan menjadikan Pulau Kemaro seperti Sentosa Island di Singapura, dan menjadikan Pulokerto seperti Mekar Sari.

Juga saat isu penanganan banjir selama 10 tahun terakhir ini dikota Palembang yang tidak pernah tuntas karena pemerintah kota Palembang belum memiliki Rencana Induk Ketahanan Banjir, dan hal ini tidak bisa di jawab oleh Ratu Dewa yang telah menjabat sebagai sekretaris daerah kota Palembang selama 5 tahun terakhir.

Padahal menurut Yudha, jika kota Palembang memiliki Rencana Induk Ketahanan Banjir, ada dana APBN yang bisa digunakan untuk program ini., sehingga strategi penanganan banjir di kota Palembang lebih terencana, dan agar masalah ini tidak terus berulang setiap tahun.

Dengan visi yang kuat dan solusi konkret untuk berbagai masalah kota, Yudha-Bahar dinilai lebih siap dan berhasil mencuri perhatian dalam debat publik pertama ini.