Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Yudha Pratomo Mahyuddin, ST, M,Sc, Ph.D - Baharudin, ST, MM (Yudha-Bahar)

AMPERA.CO, Palembang -  Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 3, Yudha Pratomo Mahyuddin, ST, M.Sc, Ph.D dan Baharudin, ST, MM (Yudha-Bahar) akan melaksanakan kampanye akbar atau rapat umum terbuka pada hari minggu besok, 17 November 2024 di pelataran Benteng Kuto Besar (BKB) Palembang.

Paslon Yudha dan Baharuddin akan menjadi pasangan pertama yang akan melaksanakan rapat umum terbuka, sesuai jadwal yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang.

"Rencana kampanye akbar 17 November, kita paling awal dibandingkan paslon lain karena memang lebih baguslah karena kita memiliki persiapan akhir cukup panjang, selama masa kampanye ini, " kata Calon Walikota Palembang, Yudha Pratomo Mahyuddin, ST, M.Sc, Ph.D, sabtu (16/11) 

Diterangkan ketua DPC partai Demokrat Palembang ini, Kampanye Akbar yang didapuk dengan Konsep Festival Palembang Maju ini terbuka bagi Masyarakat umum Palembang, dengan target massa sendiri sebanyak-banyaknya yang terdiri dari tim ataupun relawan Yudha-Bahar Bahar. 

"Yang pasti untuk massa, kurang lebih massa dari relawan, tim, maupun simpatisan partai (Demokrat dan PKS), maupun keluarga Yudha- Bahar, InsyaAllah," jelas yudha. 

Untuk juru kampanye (jurkam) akbar itu sendiri, Yudha berharap Ketua umum (Ketum) partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan petinggi lainnya bisa hadir, termasuk petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kampanye rapat umum nanti. 

"Beliau (AHY) bisa saja sibuk, karena AHY saat ini membawahi sekitar 5 kementerian yang ada, dan ada beberapa hal karena nomenklatur ya baru, karena sebelumnya tidak ada Menko Infrastruktur ini, jadi berubah nama sehingga perlu penyesuaian. Namun kalau beliau berkenan, InsyaAllah bisa hadir di Palembang, " harapnya. 

Fitri- Nandri dan RDPS Tidak Kampanye Akbar, dan Lebih Pilih Kampanye Dialogis

Sebagaimana diketahui Pilkada Palembang 2024 ini, diikuti tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina .yang diusung partai  NasDem, PAN- PKB dan Perindo, Paslon nomor urut 2, Ratu Dewa- Prima Salam diusung partai Gerindra- PDIP- Golkar dan 10 parpol non seat di DPRD Palembang, dan terakhir Pasangan nomor urut 3, Yudha yang berpasangan dengan Baharuddin diusung partai Demokrat dan PKS. 

Pasangan nomor urut 1 Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina (Fitri- Nandri) sendiri, dipastikan tidak akan menggelar kampanye akbar atau rapat umum untuk mengumpulkan massa.

Fitri-Nandri cenderung menggelar kampanye dialogis dengan langsung bertemu masyarakat. 

Meskipun memiliki rencana kampanye akbar pada 23 November di Jakabaring, namun Fitri belum mengetahui secara pasti apakah akan memanfaatkan jadwal kampanye tersebut untuk mengumpulkan massa. 

"Kita lihat saja nanti (kampanye akbar) dan tidak ada persiapan- persiapan khusus. Pokoknya, kita lebih banyak melakukan kegiatan- kegiatan seperti sosialisasi seperti ini, pendekatan ke masyarakat menyampaikan visi misi dan program ke masyarakat," kata Fitri. 

Dijelaskan mantan Wakil Walikota Palembang ini, penyampaian program-program kerja secara langsung ke masyarakat sangat ditunggu masyarakat, untuk melihat sebelum menentukan pilihan pada 27 November mendatang. 

"Karena masyarakat sangat menunggu apa visi misi dari paslon, terutama paslon nomor satu, kita melakukan pendekatan ke masyarakat dan menyampaikan program- program kerja kalau terpilih, " tandas ketua DPW partai NasDem Palembang ini. 

Hal senada akan dilakukan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Dewa- Prima Salam (RDPS) yang kemungkinan tidak melakukan kampanye akbar,  tetapi lebih memilih dialogis. 

Menurut Partai Golkar, salah satu partai pengusung RDPS di Pilkada Palembang 2024, RDPS lebih memilih kampanye dialogis.

"Kemungkinan besar RDPS tidak akan melakukan kampanye akbar, karena lebih memilih kampanye dialogis yang langsung ketemu masyarakat, " kata Sekretaris DPD Partai Golkar kota Palembang, Rubi Indiarta. 

Dijelaskan anggota DPRD Palembang ini, kampanye akbar saat ini dinilai tidak efektif dan membutuhksn biaya besar.

"Selain tidak efektif, biaya yang dikeluarkan cukup besar, sehingga pertimbangannya, kampanye akbar ditiadakan, " pungkasnya.