Selasa, 22 Mei 2018 - 23:12:00 WIB - Viewer : 5776

Asian Games Jadi Ajang Kampanye, KPU dan Panwaslu Diminta Tegas

rep : AT.Putra/Ed:Feri

Ist
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hidayat Comsu

AMPERA.CO, Palembang - Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hidayat Comsu mengingatkan kepada penyelenggara Pilkada yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk bersikap tegas kepada Gubernur Sumsel yang diduga memanfaatkan sosialiasasi Asian Games sebagai ajang kampanye putranya yang maju pada Pilgub Sumsel.

Anggota DPRD Palembang ini mengatakan, perhelatan akbar olahraga yang akan digelar di Jakarta dan Palembang ternoda dengan adanya dugaan dijadikannya event sportif itu sebagai sarana kampanye pilkada putra Gubernur Sumsel.

"Sudah banyak keluhan masuk, baik dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) yang kami terima, terkait kampanye terselubung yang dilakukan oleh Gubernur Alex Noerdin untuk mengkampanyekan putranya dibungkus dengan sosialisasi Asian Games, kita sangat menyangkan hal ini terjadi," katanya, Selasa (22/5).

Tapi sayangnya, sambung Pria berdarah Komering ini, penyelenggara Pemilu seolah tutup mata dengan persoalan tersebut. Artinya, tidak ada respon positif dari KPU Sumsel maupun Bawaslu.

"Bayangkan dari hari ke hari kegiatan sosialisasi Asian Games makin gencar dilakukan, tuduhan pemanfaatan acara itu untuk kampanye juga makin deras. Tapi sampai sekarang tidak ada reaksi apapun dari KPU atau Panwas," katanya.

Ia sangat menyangkan, kampanye berkedok sosialisasi Asian Games dilakukan politisi senior sekaliber Alex noerdin. Apa mungkin tidak ada cara lain untuk berkampenye secara sportif.

"Coba kita lihat, di sosial media banyak sekali ditemukan protes warga karena ajang sosialisasi Asian Games dimanfaatkan untuk menggalang dukungan. Mulai dari kepala desa, ASN tenaga kerja honorer, Ketua RT/ RW, tokoh masyarakat hingga tukang sapu, dipanggil dikumpulkan dengan dalih sosialisasi Asian Games," keluhnya.

Ia menambahkan, buat apa Panwaslu, Bawaslu atau KPU Sumsel atau Kota Palembang, digaji besar kalau tidak mampu menindak berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi.

"Mereka dibayar untuk mengawasi jalannya Pilkada ini. Kami minta Panwaslu, Bawaslu atau KPU bisa bekerja lebih aktif dan menindak tegas pelaku pelanggaran," pungkasnya.

 

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :