Rabu, 25 Apr 2018 - 23:19:00 WIB - Viewer : 216

KPU Palembang Diduga Loloskan Paslon Punya Hutang

Ed : Feri

AMPERA.CO
Masa demo dikantor KPU Palembang

AMPERA.CO, Palembang - Puluhan masa yang tergabung dalam, Nasional Corruption Watch (NCW) geruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, Rabu (25/4).

Puluhan masa tersebut mendesak agar, KPU Palembang membatalkan penetapan pasangan calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Palembang 2018-2023 yang tidak sesuai dengan PKPU tentang penetapan paslon yang terlibat hutang piutang.

Koordinator Lapangan Ali Ruben mengatakan, proses penetapan paslon pada Pilkada Palembang 2018, sangat kuat indikasi ketidakberesan yang berhembus dari KPU Palembang yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu bahkan mungkin dilakukan secara berjemaah.

"Kami menduga pelanggaran Undang-undang (UU) yang dilakukan KPU Palembang adalah membuat keputusan mengesahkan paslon Sarimuda dan Abdul Rozak sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang tahun 2018, sebagaimana yang tertuang dalam surat KPU Kota Palemng No 034/PL.03.2.Kpt/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018," katanya.

Kemudian selanjutnya, sambungnya, KPU Palembang diduga telah dengan sengaja menyembunyikan informasi kepada publik tentang syarat pencalonan Sarimuda yang terbukti tidak memenuhi syarat yakni surat keterangan bebas hutang, yang berdasarkan fakta otentik masih memiliki hutang pembayaran baju kaos untuk kepentingan Pilkada Kota Palembang tahun 2013.

Dimana Sarimuda mencalonkan diri sebagai Walikota dengan total hutang sebesar Rp 408.000.000. Dan fakta ini dibuktikan dengan alat bukti utusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78/Pdt. G/2014/PN .PLG tanggal 12 november 2014.

Serta putusan Pengadilan Tinggi Sumsel Nomor 64/PDT/2015.PLG tanggal 2 September 2015 serta keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 832/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016.

"Selain itu KPU Kota Palembang juga patut diduga mengabaikan gugatan perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2017/PN.PLG tertanggal 24 Mei w017 dimana KPU telah digugat di Pengadilan Negeri Palembang," bebernya

KPU Palembang telah mengumumkan kepada publik pada 11 April 2018 dengan menyatakan kalau Sarimuda nihil hutang. Padahal faktanya Sarimuda memiliki hutang yang berkaitan dengan Pilkada Palembang tahun 2013.

"Patut diduga bahwa Sarimuda telah mencoba memanipulasi identitasnya, dengan menggunakan KTP ganda (pekerjaan PNS dan Swasta) berdasarkan bukti autentik yang kami dapatkan," ujarnya

Menyikapi hal itu, Ketua KPU Palembang Syafruddin mengatakan, data dan penetapan paslon Pilkada Palembang yang di dapat KPU Palembang berdasarkan yang dilaporkan paslon.

"ami verifikasi data yang dilaporkan paslon ditempat dan kami tidak melakukan pengecekan atau verifikasi dilapangan," pungkasnya.

    TAGS   :

Komentar Berita