AMPERA.CO, Jakarta - Tertangkapnya Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian oleh KPK membuka banyak tabir tentang demokrasi dinasti yang membuat kekuasaan kepala daerah yang cenderung absolut, yang tentunya berdampak pada kekuasaan yang korup.

Sebagaimana diketahui, Yan Anton menjadi bupati Banyuasin menggantikan ayahnya, Amiruddin Inoed yang telah menjadi Bupati Banyuasin sejak kabupaten ini berdiri tahun 2002. 

Kekuasaan kepala daerah yang cenderung absolut ini dianggap oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) membuat fungsi kontrol dari DPRD dan dari internal kantor bupati tidak berjalan efektif.

"Mereka yang mengawasi lebih memilih untuk bersikap profesional sebagai bawahan dari kepala daerah tersebut. Akibatnya kebanyakan dari mereka bukannya mengawasi, tapi malah ikut memfasilitasi terjadinya korupsi" Kata aktivis ICW Adnan Topan Husodo. 

Dia menjelaskan, dalam kondisi tersebut kepala daerah dalam posisi yang sangat mudah untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kekuasaan mereka cenderung absolut. "Fungsi kontrol parlemen daerah tidak berjalan, malah mereka menjadi kelompok predator yang juga mengincar korupsi. Kan banyak juga dari mereka yang diciduk KPK karena korupsi. Sementara kontrol internal tidak berjalan efektif, alasannya karena kepala daerah tidak bisa disentuh. Posisi absolut membuat anak buah tidak bisa menolak malah ikut memfasiliatasi (korupsi)," katanya seperti dikutip AMPERA.CO dari detik.com Selasa (6/9).

Adnan menambahkan, Jauh sebelum itu, ketika mencalonkan diri (sebagai kepala derah) banyak praktik korupsi. Contohnya ketika menggunakan dana ilegal untuk money politic. Kemudian ada backing dari pengusaha yang menjadikan tidak objektif lagi. "Jadi timbal balik kepada pengusaha saat menjadi kepala daerah," lanjutnya.

Terkait praktik politik dinasti yang kental di pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Adnan menambahkan, hal tersebut memang sangat rentan adanya korupsi. Namun, politik dinasti memang hal yang lazim terjadi di negara ini. Untuk melanggengkan kekuasaan di suatu daerah, para kepala daerah tidak segan-segan memasukkan anggota keluarganya ke dalam sistem pemerintahan.

"Sangat rawan korupsi memang riskan bila negara dikelola seperti kerajaan, karena hanya melahirkan korupsi di daerah tersebut, " ujar Adnan.

Yan yang ditangkap karena ijon untuk anggaran pendidikan 2017, tidak membuat ICW kaget. Alasannya, karena modus ijon memang merupakan modus yang paling sering dipakai oleh kepala daerah dalam memainkan sebuah anggaran proyek. ICW malah menyindir para pelaku tersebut dengan mengatakan ada yang bermain dengan canggih ada juga yang kasar.

"Ini lazim kepala daerah minta jatah biasanya 10 persen (dari proyek), DPRD-nya juga begitu. Itukan sesuatu yang biasa. Bila dikaji lagi korupsi kepala dearah itu seragam, minta jatah proyek. Tapi ada yang main canggih ada juga yang main kasar," tutupnya.