Rabu, 09 Agu 2017 - 13:56:00 WIB - Viewer : 829

Amdal Lalin Hotel Ibis Ikut Disoal

Rep : AT. Putra/ed:Feri

Ampera.co
Rapat gabungan Komisi I, II dan III beserta Opd Pemkot Palembang, Selasa (8/8)

AMPERA.CO, Palembang - Pengakuan mengejutkan disampaikan oleh Dishub Palembang saat rapat gabungan antara Komisi I, II dan III beserta organisasi perngakat daerah (OPD) Palembang, belum lama ini, terbongkar jika permohonan izin Analisa Dampak Lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin) Hotel Ibis tak dilengkapi data pendukung.

"Memang betul tidak ada data pendukung dalam proses pengajuan izin. Tapi saat itu kita minta sediakan satu lantai lagi untuk tempat parkir,"kata Kabid Keselamatan, Dishub Palembang, Zulkifli saat rapat gabungan.

Ia mengatakan, sertifikat lahan yang akan digunakan untuk membangun, karena hal itu biasanya sudah diketahui oleh instansi terkait, seperti Dinas Tata Kota sekarang menjadi dinas PU PR untuk rencana bangunan, Dinas PU BM untuk drainase dan lingkungan serta kepolisian.

Dijelaskannya, dalam pengajuan pemohon akan menyiapkan sebanyak 208 kamar, dengan 8 lantai serta 2 lantai untuk basement.

"Namun, dalam kajiannya, 2 lantai basement yang akan dijadikan tempat parkir hanya mampu menampung sebanyak 85 kendaraan roda empat,"katanya.

Kepala Dishub Palembang, Kurniawan menambahkan, permohoman rekomendasi amdal lalin atas nama Gunawati Pandami O, tertanggal 22 Agustus 2013 dengan melampirkan advis planing, luas lantai, fasilitas yang akan dipakai, luas lahan 2.929,77 m2 dan luas bangunan 13,583,67 m2.

Ternyata, setelah dicek kelapangan, luas lahan dan bangunan berbeda dengan  seperti yang dimohonkan sehingga pihaknya memberikan peringatan dan pihak pengembang saat itu bersedia untuk merevisi izin tersebut.

"Ada selisih jumlah luas lahan dan bangunan antara permohonan awal dengan yang tertera pada IMB dan itu kita peringatkan,"katanya.

Ketua Komisi I DPRD Palembang, Endang Larasati Lelasari mempertanyakan coretan tanpa paraf angka 14 yang ada pada poin satu, (1) rekomendasi amdal lalin serta ketidakjelasan data antara amdal lalin dan IMB.

"Ini sebenarnya hotel mau dibangun berapa lantai, IMB nya 11 lantai dan 2 basement, Amdal Lalinnya 14 lantai yang benar yang mana,"katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan mengatakan, jika pihaknya sudah final menyimpulkan rekomendasi amdal lalin itu sudah jelas terjadi kealfaan dari permohonan awal hingga keluarnya IMB yang tidak didukung oleh data pendukung.

"Semestinya kalau ijin yang diberikan tidak sesuai dengan yang dikerjakan maka izin itu harus direvisi atau dicabut dan kondisi ini sangat mempengaruhi tingkatan hotel yang bisa dibangun. Berdasarkan kajian kami dengan luas yang tertera pada sertifikat hanya diperbolehkan membangun hingga 5 lantai.Belum lagi fasilitas yang bisa digunakan sangat berpengaruh dengan luas lahan,"pungkasnya

7 Dokumen Hotel Ibis Tak Lengkap

Menindaklanjuti sidak beberapa hari lalu, Komisi IV DPRD Palembang panggil pihak Hotel Ibis dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang, untuk melihat 7 dokumen atau izin terkait tenaga kerja.

Tapi sayang, rapat tertutup yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 16.15 WIB itu, pihak Hotel Ibis tetap tidak mampu memperlihatkan 7 dokumen yang di pertanyakan Komisi IV.

"Sampai hari ini, Hotel Ibis atau Indo Citra Mandiri (Kontraktor) tidak pernah melapor ke Disnaker Palembang terkait izin tenaga kerja. Parahnya lagi, saat kami tanya 7 dokumen terkait tenaga kerja. Pihak Hotel Ibis juga tak mampu menunjukkan,"kata, Ketua Komisi IV, Syahril Edy didampingi anggota Komisi IV lainnya, Nazili dan Ali Subri, usai melakukan rapat tertutup di ruang rapat Komisi IV, Senin (7/8).

Dijelaskannya, 7 dokumen yang dipertanyakan diantaranya terkait izin operator, outsoursing, kontrak kerja pekerja dan lainnya. Kalau pihak Hotel Ibis tidak mampu menunjukkan izin yang diminta. Maka dipastikan apa yang dilakukan Hotel Ibis ilegal.

"Mereka kami beri waktu sampai Jumat (11/8) untuk melengkapi 7 dokumen yang kami minta. Apabila, tidak dilengkapi juga. Maka, kami akan merekomendasikan kepada Pemkot Palembang dalam hal ini Disnaker Palembang untuk memberikan sangsi sesuai Peraturan Undang-undang yang berlaku,"tegasnya.

Hal serupa diungkapkan anggota Komisi IV Nazili, menurutnya, pihaknya sangat menyangkan kepada pihak Hotel Ibis, karena belum bisa melengkapi izin yang diminta. Tapi, walaupun demikian pihaknya memberikan waktu sampai Jumat (11/8) untuk melengkapi semua dokumen yang diminta.

"Kami masih beri kesempatan pada mereka untuk lengkapi dokumen. Kami akan dalami semua dokumennya kalau sudah lengkap,"ujarnya.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Palembang, Fahmi Fadillah mengatakan, bagi kontraktor yang menggunakan alat berat harus memiliki izin, baik operatornya maupun alat beratnya.

Adapun tenaga kerjanya juga harus dijamin kesejahteraan serta keselamatannya. Jadi itu yang akan dilihat apa sudah memenuhi srandar berdasarkan aturan yang berlaku atau belum

"Kita pertanyakan semua dokumen itu walau pun kami kecewa karena belum bisa menunjukkan,"katanya.

Sementara itu, Project Manager Indo Citra Mandiri (Kontraktor) pembangunan Hotel Ibis anak perusahaan PT Thamrin Group, Hans Saiful mengatakan, sebenarnya sebagian izin terkait tenaga kerja sudah ada. Tapi, memang belum lengkap. 

"Sesegera mungkin akan kami susulkan semua dokumen yang diminta DPRD Palembang. Ya memang belum siap hari ini izinnya,"katanya

Komentar Berita