Kamis, 04 Jul 2019 - 19:22:00 WIB - Viewer : 884

Chandra : Kenaikan PBB Tak Sesuai Aturan

Ed:Feri

AMPERA.CO
Ketua Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (Habb) DPRD Palembang, Chandra Darmawan

AMPERA.CO, Palembang - Ketua Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (Habb) DPRD Palembang, Chandra Darmawan menilai, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Metropolis tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208 Tahun 2018.

Dimana PMK Nomor 208 Tahun 2018 tentang pedoman penilaian PBB pedesaan dan perkotaan mengatur, soal mekanisme kenaikan PBB harus melalui beberapa tahapan seperti tertuang dalam pasal 6 yang berbunyi, harus melalui penilaian massal dan penialaian individual dan lainnya.

"Tapi, faktanya BPPD Palembang dalam menaikkan PBB tidak melalui tahapan yang dimaksud dalam PMK Nomor 208 Tahun 2018 tersebut. Mereka (BPPD) hanya mengacu pada penialaian massal saja, tentu hal itu sudah menyalahi aturan," katanya, Kamis (4/7).

Atas dasar itu, sambung Ketua DPC PBB Palembang ini, Pemkot Palembang melalui BPPD Palembang harus menunda kenaikan PBB yang sudah ditetapkan, sampai semua aturan yang berlaku dipenuhi terlebih dahulu.

"Kenaikan PBB harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jangan asal-asalan dalam membuat kebijakan, karena hal itu bertentangan dengan program pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan daerah itu sendiri," ujarnya.

Pria yang selalu bersuara lantang di DPRD Palembang ini menambahkan, DPRD Palembang. KhususnyaKomisi II sudah mengadakan rapat bersama dengan ombudsman perwakilan Sumsel dan pihak terkait.

Hasilnya, dinyatakan oleh kepala BPPD yang baru bahwa mereka akan segera merevisi dan melakukan proses perbaikan untuk masalah PBB sesegera mungkin.

"Kalau mereka (Pemkot Palembang) membuat kebijakan sesuai aturan berlaku. Tentu kami akan dukung, tapi ini tidak sesuai aturan, apalagi ditingkat bawa terjadi gejolak atas kenaikan PBB," pungkasnya.

    TAGS   :

Komentar Berita