Jumat, 26 Jul 2019 - 23:18:00 WIB - Viewer : 630

2 Anggota Pansus VII Tolak Raperda Transportasi Sungai

Tim / Ed : Fery

Anggota pansus VII, Chandra Darmawan (kiri) dan Subagio Racmat Sentosa (kanan)

AMPERA.CO, Palembang - Dua wakil rakyat yakni, Chandra Darmawan dan Subagio Racmat Sentosa yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) VII menolak Raperda tentang penyelenggaraan tranportasi sungai. Karena dianggap tidak memiliki payung hukum jelas.

Meskipun, mereka berdua menolak, tapi Raperda yang sudah dibahas sejak Oktober 2018 itu tetap disahkan. Karena 10 anggota pansus VII lainnya bertandatangan menyetujui Raperda itu disahkan menjadi Perda.

Anggota pansus VII Chandra Darmawan mengatakan, hingga rapat akhir pada Kamis (25/7), ia belum melihat landasan hukum yang jelas mengenai Raperda yang diajukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang tersebut.

Menurutnya, yang dijadikan dishub Palembang sebagai dasar hukum tidak relevan, mengingat Raperda tersebut berkaitan dengan retribusi dan pajak.

"Mereka hanya menggunakan dasar hukum Undang-undang tentang otonomi daerah," katanya, Jumat (26/7).

Dijelaskannya, untuk menarik retribusi dan pajak daerah ada aturan lain yang mengatur, yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

"Saya pribadi belum melihat aturan yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan penarikan retribusi itu," katanya.

Ketua fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (Habb) ini menambahkan, melalui partai bulan bintang (PBB) Palembang, ia akan menguji Raperda yang sudah di sahkan, pada rapat Paripurna, Jumat (26/7) tersebut kepada pihak yang berwenang.

"Saya akan ajukan untuk menguji Raperda yang sudah disahkan tersebut," ujarnya.

Anggota pansus VII lainnya, Subagio Racmat Sentosa saat dihubungi melalui sambungan telepon di nomor 08137334xxxx tidak bisa tersambung atau tidak aktif.

Sementara itu, Plt Dishub Palembang, Agus Supriyanto, saat dihubungi melalui WhatsApp pribadinya belum direspon.

Untuk diketahui, hari ini Jumat (26/7) DPRD Palembang melaksanakan rapat paripurna tentang, rekomendasi DPRD Palembang terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018.

Kemudian, laporan Panitia Khusus (pansus) VII yang membahas Raperda tahun 2018 dan persetujuan bersama. Terakhir, laporan pansus III yang membahas Raperda tahun 2019 dan persetujuan bersama.

    TAGS   :

Komentar Berita