AMPERA.CO, Palembang  - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya Sugiarto, mengatakan, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

"Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong stabilitas, dan meningkatkan potensi daerah secara terpadu," kata Arya Bima yang juga Walikota Bogor ini, saat menyampaikan sambutan dalam acara Apeksi, bertempat di ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (7/6/2023).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu gambaran pembangunan di berbagai sektor ekonomi, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

"Ketimpangan ekonomi yang dimaksud adalah ketimpangan pendapatan yang merupakan suatu keadaan dimana distribusi pendapatan masyarakat menunjukkan keadaan yang tidak merata dan lebih menguntungkan kelompok tertentu," katanya.

Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, untuk menggairahkan kemajuan  perekonomian baik skala nasional maupun  daerah, tidak cukup hanya mengandalkan  investasi pemerintah saja. Tetapi juga sektor swasta harus diberi porsi yang lebih besar untuk berinvestasi.

"Saat ini, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Palembang sebesar 5,25 persen. Ini meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,11 persen dan sempat terkontraksi sebesar 0,28 persen di tahun 2020 akibat pandemi covid-19," ungkap Harnojoyo.

Sambung Harnojoyo, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan tren meningkat menjadi sebesar 79,47 dibandingkan tahun 2021 sebesar 78,72.

"Capaian IPM Kota Palembang ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan (70,90) bahkan Nasional (72,91)," katanya.

Harnojoyo mengaku, untuk tingkat kemiskinan, sampai Maret 2022 turun menjadi 10,48 persen setelah sempat terjadi peningkatan di tahun 2021 sebesar 11,34 persen akibat pandemi covid-19.

Capaian tahun ini bahkan lebih baik dibandingkan tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi dengan tingkat kemiskinan diangka 10,90 persen.
 
Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), lanjut Harnojoyo, juga dapat diturunkan menjadi 8,20 persen yang sebelumnya sebesar 10,11 persen ditahun 2021.

"Untuk Indeks Gini (Rasio Gini) terus menunjukkan perbaikan menjadi 0,350 dibandingkan ditahun 2021 sebesar 0,353. Indeks ini mengindikasikan bahwa kesenjangan/ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin kecil semakin merata," pungkasnya.