Jumat, 02 Nov 2018 - 23:32:00 WIB - Viewer : 462

Massa 211 Tuntut Pembakar Bendera Tauhid Dihukum Seumur Hidup

Ed : Feri

AMPERA.CO, Jakarta - Sejumlah massa aksi 211 atau bela tauhid menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Ratusan massa itu menuntut agar, pembakar bendera tauhid diganjar hukuman seumur hidup.

Orator Aksi Bela Tauhid 211, Eggi Sudjana menyebutkan 2 Banser pembakar bendera tauhid di Garut seharusnya dituntut penjara seumur hidup.

"Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya," katanya, disela-sela aksi.

Jika tidak, sambung Eggi, Presiden Jokowi diduga melanggar Undang-Undang 16/2017 tentang Kehormatan.

Dimana di dalamnya ada pasal 59 ayat 3 yang mengatur bahwa ormas tidak boleh melakukan perbuatan yang anti kepada SARA, dan juga tidak boleh menimbulkan permusuhan.

"Harusnya dijaga oleh Presiden sebagai penjaga konstitusi dan pelaksana konstitusi," ujarnya.

Dalam undang-undang tersebut, lanjut Eggi, sanksi yang harus diterima oleh 2 oknum Banser yang diduga sebagai pembakar bendera, Ketua Umum Banser, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Banser Garut, dan pihak-pihak lainnya harusnya dihukum sekurang-kurangnya 5 tahun penjara, dan maksimal penjara seumur hidup.

Eggi menambahkan, sanksinya menurut Pasal 82 a, adalah penjara seumur hidup bagi yang melakukan penistaan kepada agama, membuat kerusuhan atau permusuhan dalam konteks yang dia maksudkan dalam kasus ini.

"Maka harusnya diadili dan sanksinya seumur hidup. Serendah-rendahnya 5 tahun atau 20 tahun. Itu bahasa hukumnya," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Aksi Bela Tauhid, Awit Mashuri meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar minta maaf kepada masyarakat terkait pembakaran bendera tauhid di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

"PBNU wajib meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut dan PBNU harus dibersihkan dari Iiberalisme dan aneka paham sesat menyesatkan Iainnya karena NU adalah rumah besar Aswaja," katanya, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di Jakarta Pusat, Jumat, (2/11).

Ia juga mengimbau kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama dan selalu menjaga kebhinekaan, sehingga tidak ada lagi persekusi atau penolakan terhadap pemuka agama atau aktivis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

"Menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun," imbuhnya.

    TAGS   :

Komentar Berita