ilustrasi (photo : poskota)

AMPERA.CO, Jakarta - Rencana PT Pertamina (Persero) menjual pertalite tidak mendapat respons positif anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM). Sebab, ada potensi mengulangi tidak transparannya pengadaan bahan bakar dengan nilai oktan 90 atau 91 itu. Pertalite juga dinilai hanya akal-akalannya pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Anggota tim RTKM Fahmy Radhi mencium gelagat itu. Menurut dia, nilai oktan terendah yang umum diperdagangkan di dunia adalah oktan 92. Kalau Pertamina berencana mengeluarkan bensin dengan research octane number (RON) di bawah itu, berarti perlu dicampur.

”Lantas, apa bedanya dengan premium? Permainan mafia migas bisa terulang lagi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tim RTKM berencana untuk membahas pertalite pada rapat pekan depan. Kalau perlu, tim yang dipimpin Faisal Basri itu ingin bertemu langsung dengan Pertamina.

Pertemuan itu dirasa perlu karena banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan pada BUMN energi tersebut. Seperti, apakah bensin itu diproduksi di kilang Indonesia atau tidak. Blending di dalam atau luar negeri juga berpengaruh. Sebab, ada beda yang cukup besar dalam penentuan harga

”Kalau di-blending di kilang Indonesia, mungkin masih bisa ditoleransi,” tuturnya.

Secara pribadi, Fahmy menyebut keputusan Pertamina cukup tanggung. Padahal, tim RTKM berharap agar bensin di Indonesia minimal RON 92. Meski sama-sama impor, dia menyebut proses pengadaannya lebih mudah dipantau.

Sampai saat ini, tim RTKM masih bersikukuh bahwa rekomendasi penghilangan RON 88 atau premium bersifat final. Apalagi, pemerintah sudah
merestui rekomendasi itu dengan memberi waktu dua tahun bagi Pertamina untuk melenyapkan premium.

”Kalau tidak ada transparansi, tim konsisten memaksa pemerintah dan Pertamina melaksanakan rekomendasi,” tegasnya.

sumber : pojoksatu.co.id