Rabu, 10 Apr 2019 - 16:19:00 WIB - Viewer : 226

Proses Pengembalian Kerugian Masyarakat Pengguna Jargas Disoal

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO, Palembang - Ketua Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (Habb) Chandra Darmawan pertanyakan proses pengembalian kerugian masyarakat pengguna jaringan gas (Jargas) oleh PT SP2J dengan cara dipotong biaya bulanan atau dicicil.

"Harusnya PT SP2J selaku pengelola Jargas kota melakukan koordinasi dulu dengan ahli, apakah proses pengembalian kelebihan pembayaran 6000 pengguna Jargas dengan cara dicicil atau dipotong dengan tagihan pelanggan Jargas setiap bulan dan diakumulasi sampai lunas benar sesuai aturan atau tidak, apakah ada ekspetasi hukum," kata Ketua DPC PBB Palembang ini, Rabu (10/4).

Anggota Komisi II DPRD Palembang ini mengatakan, jika cara pengembalian seperti itu dilegalkan oleh hukum dan sudah direkomendasikan oleh pihak berwenang seperti BPK ,silahkan jalankan.

"Tapi, menurut saya. Atas kerugian masyarakat pengguna Jargas itu, ada kewenangan lembaga konsumen untuk mempertanyakannya. Kita lihat sekarang, benar atau tidak, sudah ambil uang masyarakat sekian rupiah, pengembaliannya diangsur. Kalau sudah ada kesepakatan antara masyarakat pengguna jargas dengan PT SP2J, ok silahkan jalankan saja. Tapi, kalau tidak ada kesepakatan, itu keputusan sepihak. Siapa yang dirugikan, tentu masyarakat," katanya.

Caleg DPRD Palembang dari partai PBB Dapil V ini menyebut, kenaikan tarif Jargas tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh PT SP2J itu tidak ada melibatkan DPRD Palembang.

"Kami juga mempertanyakan uang hasil Jargas itu masuk kerening mana ?, Harusnya Pemkot mengecek, kelebihan uang pembayaran tarif bulanan oleh pengguna Jargas itu masih tersedia atau tidak. Jangan sampai ujung-ujungnya jadi beban Pemkot Palembang proses pengembalian kerugian rakyat itu," katanya.

Ia mengingatkan, bahwa, uang penyertaan modal dari PAD Pemkot Palembang untuk PT SP2J adalah untuk subsidi Transmusi bukan untuk sektor usaha lain yang tergabung dalam PT SP2J.

"Perlu dicatat, subsidi yang dilakukan Pemkot melalui PAD terhadap PT SP2J sebagian besar adalah subsidi untuk oprasional Transmusi, tidak boleh ada pengalihan ke yang lain. Ini Pemkot harus lebih teliti. Jangan sampai uang yang dikeluarkan sia-sia," katanya.

Terpisah, salah satu pengguna Jargas dikawasan Bukit Kecil, Heri (45) mengatakan, ia sebagai pengguna, tidak ada kesepakatan antara PT SP2J untuk proses pengembalian dicicil.

"Kami sudah keluarkan uang lebih, tidak kesepakatan pengembalian dengan cara itu," pungkasnya

    TAGS   :

Komentar Berita