Selasa, 17 Des 2019 - 13:29:00 WIB - Viewer : 2018

Sudirman : Dirut PD Pasar "Asbun"

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO
Bendahara Fraksi PAN DPRD Palembang H Sudirman

AMPERA.CO, Palembang - Bendahara Fraksi PAN DPRD Palembang H Sudirman, mendesak agar Walikota Palembang bisa menempatkan orang yang benar-benar mampu untuk memimpin di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu ditegaskan oleh pria yang duduk di Komisi II DPRD Palembang itu, terkait pernyataan Dirut PD Pasar Palembang Jaya, yang menganggap wajar jika perusahaan plat merah itu tidak memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena alasan tidak ada penyertaan modal.

"Kami sangat menyesalkan pernyataan itu. Harusnya pejabat publik itu bicara tertata, bukan asal bunyi (asbun) seperti Dirut PD Pasar," katanya, Selasa (17/12).

Menurutnya, BUMD adalah profit bisnis. Artinya bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya orang untuk mencari nafkah semata. Tanpa memikirkan sumbangsih terhadap daerah. Apalagi, PAD yang didapat adalah untuk pembangunan.

"Kami minta Walikota Palembang bisa menempatkan pejabat untuk menduduki sebuah jabatan, benar-benar mampu dibidangnya. Jangan sampai BUMD tempat berkumpulnya (Tim Sukses) Timses. Kalau memang mampu, tidak ada masalah, tapi kalau hanya bermodal kedekatan dan terbukti tidak mampu, untuk apa," katanya.

Ia menambahkan, guna mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi pasar. Pihaknya, meminta agar, manajemen PD Pasar Palembang Jaya, membuat fakta integritas, yang memfokuskan kerja jangka pendek, menengah dan panjang.

"Jadi pengawasan yang kami lakukan sesuai fakta integritas tersebut. Kami sudah mendesak agar PD Pasar kedepan mempunyai target jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal mengklaim, menjadi hal yang wajar jika PD Pasar tidak sumbang PAD. Karena beberapa tahun terkahir, perusahaan juga tidak pernah minta penyertaan modal dari Pemkot Palembang.

"Jadi wajar kami tidak pernah berikan PAD, kami juga tidak pernah minta penyertaan modal, kamu jingoklah dan nilai dewek. Seperti SP2J mereka nyumbang Rp200 juta tahun ini, tapi berapa dia minta, Rp20 miliar. Terus PDAM nyumbang jugo, coba tanya berapa dia minta, kami ini minta tidak, ngenjuk belum pacak," katanya

Komentar Berita