Jumat, 20 Feb 2026 - 19:31:00 WIB - Viewer : 4536

Ajukan Amicus Curiae, Jan Maringka Minta Hakim Jangan Ragu Putus Bebas Yoki Firnandi

Tim AMPERA.CO

Ampera.co
DR Jan Maringka, S.H., M.H memberikan keterangan pers

AMPERA.CO, Jakarta – Dr Jan Maringka, secara resmi mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi. 

Melalui Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (A3FI), Jan Maringka menyerahkan pendapat hukumnya ke PN Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 20 Februari 2026, sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya kriminalisasi terhadap keputusan bisnis direksi BUMN. 

Jaksa Agung Muda Intelijen periode 2017–2020 ini menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk meluruskan pemahaman mengenai unsur kerugian keuangan negara yang sering kali dilihat tidak tepat sasaran.

Dalam naskah Amicus Curiae tersebut, Jan Maringka menyoroti prestasi Yoki Firnandi yang justru berhasil membawa PT PIS meraih laba bersih melonjak hingga empat kali lipat atau sekitar Rp9 triliun selama periode kepemimpinannya. 

"Capaian ini merupakan nilai tambah ekonomi bagi negara dan sangat bertolak belakang dengan tuduhan kerugian negara," kata Jan Maringka, dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (20/2/2026).

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR) yang melindungi direksi atas keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan demi kepentingan perusahaan.

"Kami juga mengingatkan kepada Majelis Hakim mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan lagi sekadar perkiraan atau potential loss," tegasnya.

Ia menilai dakwaan jaksa memiliki kejanggalan karena tidak ditemukan fakta persidangan yang menyebutkan terdakwa memberikan instruksi untuk mengintervensi pengadaan sewa kapal. 

"Bahkan, keterangan ahli di persidangan menyebutkan bahwa tindakan memangkas rantai pasok impor merupakan upaya efisiensi korporasi yang lazim, bukan sebuah tindak pidana," katanya.

Lebih lanjut, Jan Maringka mengkritik konstruksi penuntutan yang hanya melihat angka keluar tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi negara. Ia mencontohkan kejanggalan dakwaan di mana kerugian dialami induk perusahaan (Pertamina) untuk menguntungkan anak perusahaannya sendiri seperti PT PIS, PT KPI, dan PT PPN. 

"Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar Majelis Hakim membebaskan Yoki Firnandi dari segala tuntutan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya demi menjaga kepastian hukum bagi para profesional di sektor energi," ujarnya.

Berdasarkan analisa hukum dan fakta persidangan yang dipelajarinya, Jan menyimpulkan bahwa selisih atau skema shipping yang dipermasalahkan merupakan strategi bisnis operasional dan bukan tindakan melawan hukum. 

"Kami berharap pendapat hukum ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip negara hukum," tutupnya.

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :

  • industri